by

Angkutan Konvensional Kembali Protes, Tuntut Angkutan Online Uji Kir

-Uncategorized-1 views

Balikpapan-Ribuan pekerja transportasi yang terdiri dari sopir angkot trayek 01 hingga 08 dan taksi argo di Balikpapan berencana menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD dan Pemkot Balikpapan, Senin (27/08/2018)
Unjuk rasa akan didampingi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan LBH. Para pengunjuk rasa ini menuntut kesetaraan pemberlakuan peraturan antara angkutan umum konvensional dengan angkutan umum bebasis on-line.
Salah satunya adalah kewajiban memasang stiker dan pemberlakuan uji kir sesuai Permenhub RI No 108. Sedangkan angkutan umum online tidak mencantumkan stiker uji kir.
Demikian diungkapkan Koordinator Sopir Angkutan Kota Balikpapan Hendra, usai menyampaikan pemberitahuan tertulis rencana unjuk rasa di Mapolres Balikpapan, pada Jumat (24/08/2018)
Menurut Hendra, pihak kepolisian ingin memediasi persoalan ini dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot serta DPRD Balikpapan pada Selasa (28/08/2018). Apabila tidak ada kesepakatan atau tuntutan tidak dipenuhi maka aksi unjuk rasa tetap dilaksanakan pada Rabu (29/08/2018)
“Kami para sopir angkot dan taxi argo jika tidak melakukan uji kir maka kami tidak bisa narik, atau akan dikenakan denda, maka oleh karena itu kami menuntut angkutan umum berbasis online juga melalui proses uji Kir. Kalau tidak kami minta transportasi online dihentikan sementara, “ pinta Hendra
Selain itu, Hendra mengatakan, pemerintah juga harus transparan dalam pelaksanaan Permenhub No. 108 tahun 2017, sebagai contoh soal kuota jumlah armada angkutan umum online yang telah dibatasi 150 mobil dan tertuang dalam SK Gubernur Kaltim, maka pelaksanaan pengawasannya juga harus transparan dan masyarakat harus tau.
Sementara itu, Ketua Umum KSBSI Regional Wilayah Kalimantan Wuaya Kawilarang mengatakan, pemerintah khususnya Dishub Provinsi Kaltim harus tegas dalam menerapkan aturan yang ada, untuk apa aturan dibuat kalau tidak ada sangsi jika terjadi pelanggaran, ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah penggangguran.
“Efek dari tidak terkontrolnya kehadiran angkutan umum berbasis online ini mengakibatkan persaingan tidak sehat, sehingga pekerja transportasi konvensional banyak yang mengeluh dan ada pula yang sudah menganggur,” aku Wuaya Kawilarang.
Diakui Wuaya, pekerja transportasi konvensional jelas kontribusinya terhadap daerah seperti melakukan uji kir, sedangkan transportasi online tidak jelas.
Hal senada diungkapkan Ketua LBH KSBSI Wilayah Kalimantan Richard Sumendap, menurutnya UUD 45 saja mengatur semua orang sama dihadapan hukum (equality before the law) sehingga tuntutan para sopir tersebut normal-normal saja kok.
“Kami berharap aturan yang dibuat pemerintah tidak membuat kelompok masyarakat terbelah dua dengan persepsi masing-masing,” pungkas Richard. (sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 views