by

Berantas Aksi Pencurian Minyak, SKK Migas dan Pertamina Berkolaborasi

Roy Widiartha

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Terkuaknya kasus illegal tapping atau pencurian minyak di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara mendapat sorotan banyak pihak. Sejauh ini pihak aparat keamanan sudah mencoba melakukan tindakan hukum pada pelaku. Namun disisi lain, PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangasanga dan SKK Migas Kalimantan Sulawesi berupaya melakukan peningkatan perbaikan pengamanan, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas), Kaltim dan Kukar memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas bahkan meningkatkan hasil produksi migas. Kaitannya dalam kasus illegal tapping kejahatan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan lifting migas dan mengurangi dana bagi hasil migas (DBH) ke daerah.
Hal tersebut diungkapkan Senior Manager Operasi SKK Migas Roy Widiartha, bahwa upaya pengendalian dan solusi terkait pencurian minyak yang saat ini sedang terus dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kepolisian serta TNI.
Sebagai daerah penghasil migas illegal tapping ini sangat merugikan bagi pemerintah, sehingga perlu diambil tindakan dan dukungan semua pihak dalam penanggulangannya.
“Pencurian minyak tersebut sangat berdampak pada produksi minyak Pertamina EP Asset 5. Yang akhirnya nanti juga akan berdampak pada penerimaan dana bagi hasil migas pemerintah daerah,”ujar Roy.
Ditambahkannya, sejauh ini pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan langsung ke lokasi-lokasi yang dijadikan pengolahan pencurian minyak. Beberapa titik-titik yang dijadikan upaya illegal tapping juga telah diinventarisir, guna dijadikan perhatian semua pihak untuk diantisipasi kedepannya.
Sejauh ini, SKK Migas Kalsul–Pertamina E&P Asset 5 telah menjalin koordinasi dengan berbagai pihak. Peristiwa ini tidak bisa hanya dari pelaku kegiatan hulu migas saja yang menanggulanginya. Karenanya dari pihak SKK Migas telah dilakukan koordinasi bersama Tim Penyelesaian Masalah dari pemerintah melibatkan fungsi-fungsi terkait. Baik itu dari organisasi perangkat daerah (OPD), TNI/Polri, SKK Migas- Pertamina EP Asset 5 untuk berkolaborasi menyelesaikan gangguan Kegiatan hulu migas.
“Dengan dukungan pihak-pihak terkait kami berharap dapat dilakukan penertiban Right of Way (ROW) atau jalur pipa migas melalui pendekatan dari aspek operasional keselamatan fasilitas operasi dan warga. Namun aspek penegakan hukum kami harapkan tetap berjalan,”tegas Roy.(sb-02).

banner 728x90

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed