by

Dewan Gelar RDP dengan Forum Warga Bersatu, Bahas Penolakan Penerapan Program Zero Tolerance di Jalan Sudirman

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Warga Bersatu (FWB) di ruang rapat paripurna, Kamis (1/4/2021). RDP membahas penerapan zone tolerance di kawasan Jalan Jenderal Sudirman dipimpin Wakil Ketua DPRD  Sabaruddin Panrecalle didampingi Ketua Komisi I Johny Ng, Ketua Komisi III Alwi Al Qadri, anggota DPRD Ali Munsjir Halim, Sri Hana, Siswanto Budi Utomo, Nelly Turuallo, Kepala Satpol PP Zulkifli, Kepala Bidang Angkutan Dishub Balikpapan Izmir Novian Hakim,  serta Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kompol Irawan Setyono.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle,  mengatakan, dalam RDP kali ini, pihaknya hanya memfasilitasi terkait penolakan warga terhadap program zone tolerance oleh Polri.

“Makanya kami meminta kepada Dishub agar memberikan kejelasan mana jalan nasional, provinsi dan kota. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang  jelas,” kata anggota DPRD Dapil Balikpapan Timur ini.

Ia juga meminta kepada Dishub dan Satpol PP agar menyampaikan kepada Wali Kota untuk segera melakukan pertemuan antara Forkopimda Balikpapan dengan Forum Warga Bersatu guna membahas program zero tolerance di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

Ketua Komisi I  Johny Ng meminta kepada aparat terkait dalam hal ini kepolisian agar melakukan penundaan program zero tolerance  sebab  bangsa ini sedang prihatin  terhadap  kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Kami juga meminta kepada para pemilik kuliner agar tidak ada lagi PHK. Untuk itu, saya berharap segera melakukan pertemuan dengan Wali Kota untuk membahas tentang zero tolerance ini,” pinta Johny.

Sekretaris Komisi III DPRD Balikpapan, Ali Munsjir Halim, menegaskan, pada prinsipnya ia tetap mendukung adanya pertemuan ini. “Satu sisi adanya aturan yang harus kita patuhi, bahwa ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Semoga dengan adanya pertemuan ini ada solusinya,” harap Munsjir.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Angkutan Dishub Balikpapan Izmir Novian Hakim, menjelaskan,  status jalan di Balikpapan. Jalan nasional yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Marsma Iswahyudi, Jalan Syarifuddin Yoes, Jalan MT Haryono dan Jalan Soekarno-Hatta. Sedangkan untuk jalan provinsi yakni Jalan Kariangau dan Jalan Mulawarman sementara jalan kota sebanyak 413.

Menanggapi program zero tolerance ini, Kasatlantas Polresta Balikpapan, Kompol Irawan Setyono mengatakan, program ini baru dilakukan uji coba  pertama  di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai Tugu Beruang Madu sampai Lapangan Merdeka.

“Bagi yang melanggar tidak diminta surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor tetapi nanti dikenakan sanksi pada saat mengurus STNK,” akunya.

Menurutnya, program ini harus dijalankan sebab sesuai dengan Instruksi Kapolri dan Kapolda Kaltim yang mengacu pada  Pasal 43 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (LLAJ).

“Nanti ada tempat parkir gratis bagi warga RT 05 dan 06 Klandasan Ilir di Balikpapan Plaza yang tinggal menunggu persetujuan dari Wali Kota,” kata Irawan.

Pada kesempatan itu,  Ketua RT 05 Kelurahan Klandasan Ilir, Muhammad Suhartono, meminta dilakukan penundaan penerapan zero tolerance di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sebab kawasan tersebut menjadi tempat mereka berdagang.

Hal senada diungkapkan Ketua RT 06 Klandasan Ilir, Lukman, ia juga meminta program zero tolerance ditunda sebab omzet para pedagang semakin menurun akibat pandemi Covid-19.

“Pada prinsipnya program ini kami setuju,  tetapi kami tidak pernah diajak diskusi. Bahkan sudah dilakukan pertemuan sebanyak tujuh kali tidak ada juga solusinya. Semoga dengan adanya pertemuan ini dapat memberikan jalan keluar bagi kami,” pintanya.(sb-03)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 views

Berita terkini