by

DPRD dan Pemkot Akui Penanganan Banjir Belum Maksimal, Lantaran Anggaran Terbatas

-Uncategorized-4 views

Balikpapan-Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh memimpin rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan anggaran sementara KUPA-PPAS perubahan APBD Tahun 2018 yang di rangkai penyampaian nota penjelasan wali kota tentang rancangan perubahan APBD 2018, di ruang rapat paripurna, Senin (24/09/2018).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, KUPA-PPAS yang disusun berpedoman pada Undang-Undang dan Permendagri dibahas bersama dengan OPD.
Ia mengakui dengan keterbatasan anggaran menyebabkan Pemkot dan DPRD Balikpapan belum bisa mengalokasi anggaran secara signifikan untuk penanganan banjir.
“Kita tidak bisa memaksakan karena memang anggarannya terbatas,” ujar politikus Gerindra ini.
Hal senada diungkapkan Wali Kota Rizal Effendi, ia mengaku kondisi keuangan daerah saat ini berbeda dengan kondisi tiga tahun yang lalu. Sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dalam penyusunan dan pengelolaan APBD dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan mengacu pada pencapaian target RPJMD Kota Balikpapan 2016 – 2021.
“Secara umum terdapat tiga hal mendasar yang perlu di susun dalam rancangan APBD Perubahan Kota Balikpapan 2018,” kata Wali Kota Rizal Effendi didampingi Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Yang pertama terjadi perubahan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD terutama pajak retribusi daerah.
Kedua yang belum teralokasinya pembiayaan pada APBD murni 2018, khususnya peningkatan pelayanan masyarakat, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penanganan banjir.
Ketiga perlu rasionalisasi dan penggeseran beberapa program dalam rangka optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk mewujudkan berbagai program sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016 – 2021 yang telah di tetapkan,” tandas Rizal. (sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 views