by

DPRD Paser Gelar RDP dengan BPKAD, Bahas Standarisasi Perjalanan Dinas di Wilayah Kaltim

TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Kabupaten Paser dipimpin Ketua Komisi I Hendrawan Putra menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Paser, di gedung parlemen Paser, Selasa (2/2/2021) siang.

Hadir dalam RDP anggota DPRD Lamaluddin, Hamransyah, Muhammad Saleh, Abdul Azis, Rahmadi, Aspiana, Basri, Yairus Pawe, Eva Sanjaya, Dian Yuniarti, Budi Santoso, Sri Nordianti, serta Sekretaris DPRD Paser, Amiruddin Ahmad.

RDP kali ini, membahas tentang pedoman dan standarisasi perjalanan dinas. Seperti standar satuan harga, nomenklatur serta penatausahaan perjalanan dinas pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Ya terkait dengan pengaturan regulasi. Yang mana tertera dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 33 Tahun 2020 tentang satuan harga perjalanan dinas serta Permendagri Nomor 62 Tahun 2020 mengenai pengelompokkan kemampuan keuangan daerah,” kata  Hendrawan Putra usai RDP.

Pihaknya melakukan RDP dengan BPKAD dengan pertimbangan keuangan daerah Kabupaten Paser. Yang mana, semula kategorinya tinggi. Namun, karena bagi hasil menurun serta belanja pegawai besar sehingga berdampak pada semua aspek.

“Atas dasar inilah, kami memanggil stakeholder. Termasuk BPKAD untuk menyamakan persepsi. Berapa sebenarnya besaran yang diperlukan, pada saat melakukan sebuah kegiatan-kegiatan untuk menunjang kinerja, baik pemerintah daerah maupun DPRD sendiri,” jelasnya.

Dalam RDP tersebut ada beberapa hal disampaikan, khususnya perbedaan penafsiran. Namun diakhir rapat, ditemukan satu kesatuan atau kesepakatan kesepahamanan untuk menetapkan harga satuan perjalanan dinas. Selain, Perpres Nomor 33 tahun 2020 yang dibahas, sebagai acuan tertinggi. Namun juga dibicarakan mengenai Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) mengenai besaran satuan perjalanan dinas.

“Perbedaan penafsiran dalam RDP yang dimaksud, yakni kalimat one way (satu arah). Sebagai contoh, penerapan one way ini berbeda praktiknya antara Kota Samarinda dengan Kabupaten Paser, Dimana untuk perjalanan dinas dari Kota Samarinda ke Kabupaten Paser dihitung pulang-pergi. Artinya pembayaran dua kali dari satuan harga perjalanan dinas. Namun hal itu berbeda, jika perjalanan dinas dilakukan dari Kabupaten Paser ke  Samarinda,” katanya.

“Ini ada beda tafsir. Antara DPRD Samarinda ke DPRD Paser, dan sebaliknya. Memang rancangan Perbup ini, nilainya sudah sama. Hanya saja, tafsirnya ini yang disebutkan dibahasa Perpres adalah one way. Kalau di Paser, sudah PP (Pulang-Pergi). Tapi di Samarinda, hanya satu kali perjalanan (berangkat), pulangnya dihargai lagi,” ucapnya.

Demi kebaikan bersama, andai kata disepakati seperti di Samarinda. Dikhawatirkan, nantinya menjadi temuan. Apalagi Perpres Nomor 33 Tahun 2020 ini, baru diterapkan pada Januari 2021.

“Memang sedikit kekhawatiran kalau dikalikan dua, nanti temuan atau sebagainya. Jadi daripada rawan, ya sudahlah kami jalanin saja yang ada,” pungkasnya.(sb-06)

Berikut Satuan Harga Perjalanan Dinas di Wilayah Kaltim:

-Paser – Penajam Paser Utara (Rp 900 ribu)

-Paser – Balikpapan (Rp 1,2 juta)

-Paser – Samarinda (Rp 1,65 juta)

-Paser – Kutai Kartanegara  (Rp 2,15 juta)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

239 views

Berita terkini