by

Formak Usulkan Pergantian Direksi dan Dewan Pengawas PDAM

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Kinerja dari Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Balikpapan mendapat sorotan dari Forum Masyarakat Anti Korupsi Kalimantan Timur (Formak Kaltim). Sorotan tersebut terkait masih banyaknya keluhan terhadap pelayanan air bersih oleh PDAM kepada masyarakat Balikpapan. Salah satunya lonjakan tagihan retribusi air bersih saat pandemi Covid-19.
“Harga jual air PDAM Balikpapan Rp 8.000 per meter kubik cukup tinggi dibanding daerah lain di Kaltim. Seperti PDAM PPU hanya Rp 5.800 per meter kubik, PDAM Samarinda Rp 4.519 per meter kubik, serta PDAM Bontang hanya Rp 4.689 per meter kubik,” kata Wakil Ketua Formak Kaltim, Hairul Bidol SH, kepada suarabalikpapan.com, lewat pesan whatsApp, Minggu (5/7/2020) malam.
Selain itu, kata Bidol, jumlah daftar tunggu atau waiting list calon pelanggan baru masih cukup banyak serta tingginya harga jual air bersih dinilai sangat tidak relevan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
“Hal ini justru menjadi pertanyaan bagi kami (Formak Kaltim) mengenai keuntungan PDAM selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) disalurkan kemana saja,” terangnya.
Formak juga menyoroti penyertaan modal baik berupa pinjaman maupun dana hibah dari pemerintah kota Balikpapan kepada PDAM Tirta Manggar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2008 tentang BUMD.
“Begitu juga Direktur beserta Dewan Pengawas PDAM yang merangkap jabatan, kami anggap melanggar aturan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD,” kata Bidol.
Untuk itu, Formak Kaltim meminta kepada DPRD Kota Balikpapan untuk segera melakukan evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Pengawas PDAM, termasuk mengaudit laporan keuangan serta harga pokok produksi air bersih oleh PDAM Balikpapan.
“Kami berharap jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Balikpapan segera dilakukan pergantian dan dikelola oleh orang-orang yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Balikpapan,” pinta Bidol yang merupakan praktisi hukum Balikpapan.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid, mengaku segera mengevaluasi kinerja PDAM yang dinilai buruk. Apalagi baru-baru ini, ratusan warga sampai menggeruduk kantor PDAM lantaran tarif cukup tinggi yang mengalami kenaikan mendadak.
“Kita akan evaluasi kinerja PDAM secepatnya,” kata Syukri. Ia setuju dengan usulan warga agar PDAM Balikpapan lebih terbuka dalam memberi informasi terkait laporan keuangan. Bahkan,ia menyarankan dilakukan audit eksternal agar benar-benar menjamin tidak ada kebocoran pada pendapatan atau keuntungan PDAM.
“Apalagi tingkat kebocoran dan kehilangan air di Balikpapan sebesar 20 persen,” jelasnya. Terkait harga jual air bersih yang dinilai terlalu tinggi, Syukri masih akan mempelajarinya lebih lanjut.
Hal senada diungkapkan Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, ia mengaku telah mendengar keluhan warga soal PDAM. Ia pun meminta maaf kepada pelanggan atas keluhan itu. Ia tidak melarang warga menggeruduk kantor PDAM, namun diimbau agar tetap memerhatikan protokol kesehatan.
“Saya minta maaf kepada masyarakat terutama para pelanggan. Mohon jika melakukan pengaduan ke PDAM protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar tetap dijaga,” pintanya.(sb-01)

banner 728x90

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed