by

Komisi I DPRD Paser Kunjungi BKSDA Kaltim, Berkonsultasi Tentang Tata Kelola Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Komisi I DPRD Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja (Kunker)  ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat (29/1/2021).  Kunker dalam rangka konsultasi  tata kelola kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar di Kabupaten Paser.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I Hendrawan Putra didampingi anggota M. Saleh, Hamransyah, Aji Muhamad Jarnawi, Sutarno serta Hj Noverie Amelia Parmescia.

“Banyak permasalahan yang muncul akibat ditetapkannya kawasan ini sejak tahun 1982 dan diperkuat oleh  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2014,” kata Hendrawan Putra, kepada media ini, Sabtu (30/1/2021)

“Mengenai tata kelola kawasan itu sangat penting mengingat banyaknya anggaran untuk kepentingan masyarakat pada APBD 2019 – 2020 yang tidak terserap akibat adanya regulasi yang tidak diperkenankannya melakukan kegiatan atau pembangunan di daerah yang masuk  dalam kawasan itu seperti kegiatan untuk meningkatan pruduktivitas perkebunan dan perikanan tidak terlaksana akibat regulasi ini. Sebagai contoh baik kegiatan pembangunan irigasi maupun normalisasi saluran irigasi, begitu juga tentang hak kepemilikan tanah dan bangunan di atas kawasan cagar alam tersebut,” jelasnya

Komis I DPRD Paser berdiskusi dengan BKSDA Kaltim membahas Tata Kelola Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar

“Alhamdulillah dalam kunjungan ini kami mendapat informasi bahwa untuk kegiatan pembangunan di kawasan cagar alam telah diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.85/Menhut-II/2014 dan diperkuat dengan perubahan PermenĀ  Kehutanan P.44/MenLHK/Setjen/KUM I/6/2017, di dalam aturan itu diatur untuk melaksanakan kegiatan pada kawasan itu, maka Pemerintah Kabupaten Paser harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BKSDA Provinsi Kaltim dan disetujui oleh Kementerian LHK RI, melalui kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian itu maka Pemkab Paser dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dalam kawasan tersebut, selama masuk dalam kategori yang tertuang dalam regulasi itu,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

231 views

Berita terkini