by

Komisi II RDP dengan Dinas Perdagangan, Bahas Keluhan-Keluhan Para Pedagang Pasar

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan (Disdag)  di ruang Komisi II Gedung DPRD Balikpapan, Senin (22/2/2021).

“Untuk tahun 2021 Pemkot mengucurkan dana sebesar Rp 13 milliar untuk Disdag, kami bertanya digunakan untuk apa saja. Kami juga menanyakan inovasi Disdag tentang pasar tradisional di tengah pandemi Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, H Haris, kepada awak media usai RDP.

“Tolong Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tradisional dapat bersinergi dengan para pedagang pasar sekaligus mengakomodir keluhan-keluhan para pedagang untuk dianggarkan pada tahun berikutnya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Mengenai para pedagang yang ingin berjualan di luar pasar, seperti di Jalan Beller UPT Pasar harus membuat aturan supaya tidak terjadi kerumunan agar mematuhi Prokes.

“Masih banyak para pedagang yang  berjualan dipinggir jalan, kami minta Disdag bekerjasama dengan Satpol PP dan instansi terkait untuk menertibkan. Kami juga meminta UPT Pasar turun ke lapangan untuk menerima masukan-masukan dari para pedagang di tengah pandemi Covid-19. Jangan tunggu ada pedagang datang mengeluh ke DPRD, baru turun ke lapangan,  kalau perlu setiap hari ada di lapangan. Jika dilihat dari jumlah personelnya sudah cukup besar. Jangan cuma di kantor saja, turun ke pasar, kalau perlu kami dampingi,” kata anggota DPRD Dapil Balikpapan Kota ini.

Sementara Kepala Disdag Balikpapan, Arzaedi Rachman mengatakan, kami berterima kasih kepada Komisi II mau berdiskusi dengan kami ini agar bersinergi untuk mengakomodasi aspirasi yang disampaikan masyarakat.

“Masukan Komisi II itu adalah aspirasi dari masyarakat pedagang dan konsumen sehingga dengan RDP membuat harmonis pelaksanaan kegiatan 2021. Kami menargetkan restribusi PAD untuk tahun ini sebesar Rp 6 milliar,” kata Arzaedi.

“Kami mengimbau pedagang yang memiliki surat perjanjian sewa untuk memasuki petak yang disediakan. Selain itu kami juga melarang para pedagang berjualan di fasilitas umum dan fasilitas sosial  karena  menganggu ketertiban umum,” aku Arzaedi.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 views

Berita terkini