by

Membangun Imej Positif Lembaga Negara di Tengah Pandemi

Baik lembaga eksekutif dan legislatif, khususnya di daerah kabupaten/kota, saatnya membuktikan imej positif bahwa kegiatan dan programnya bersentuhan dengan masyarakat. Bukan sebaliknya, tidak memberikan solusi kongkrit terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Mulai dari permasalahan bantuan sosial berupa sembako dan uang tunai, baik distribusi yang tidak merata dan tidak tepat sasaran, sampai kepada dugaan korupsi penggadaannya.

Belum lagi permasalahan lainnya terkait dengan kebijakan “lock down”, pembatasan kegiatan masyarakat, pemeriksaan kesehatan rapid test, penutupan dan larangan berkumpul atau kegiatan massa, seperti sekolah, pernikahan dan usaha.

Bahkan, upaya refresif terhadap masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan dengan hukuman sosial dan denda, penutupan ijin usaha, tentu menambah imej masyarakat, apakah baik ataupun buruk terhadap pemerintahan eksekutif dan legislatif.

Contoh lain yang menimbulkan imej negatif adalah  Sidang Paripurna DPRD Kota Balikpapan, Selasa Februari 2021, dalam rangka Pelantikan Wakil Ketua DPRD dan PAW Anggota DPRD di Hotel Novotel Balikpapan, menandakan scene of crisis para pejabat kita tidak ada. Mestinya, alasan apapun, apalagi beralibi atas nama regulasi dan perundangan, termasuk anggaran sekecil apapun, tidak mestinya terjadi. Bisa dilakukan secara virtual seperti pelantikan Kapolri kemarin, atau dibarengkan dengan Sidang Paripurna DPRD terkait Hari Ulang Tahun Kota, Senin Februari 2021 sehari sebelumnya di Balai Kota.

Membangun imej positif saat Pandemi Covid-19 dapat mengikis ketidak-percayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang selama ini dikenal tidak pro terhadap masyarakat, cenderung lakukan korupsi anggaran dan bermain-main anggaran dan program pembangunan demi kelompoknya.

Komunikasi kebijakan publik dilakukan untuk menjawab kontra masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Tentunya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat baik media, organisasi masyarakat, aktifis, tokoh agama dan masyarakat sampai level RT.

Komunikasi tersebut dibarengi dengan ruang advokasi atau menampung keluh kesah masyarakat secara terbuka dan transparan, dengan memberikan solusi kongkrit dan langsung. Jangan ada imej, kita dekat dengan masyarakat ketika ada mau nya saja, yaitu saat pemilu, baik pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.(*/sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 views

Berita terkini