by

Mengapa Masih Ada Pengembang Nakal?

-Uncategorized-0 views

BISNIS properti di Kota Minyak berkembang cukup pesat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang telah mencapai kurang lebih 700 ribu jiwa. Tapi sayangnya masih ada pengusaha properti atau pengembang yang tidak mengikuti prosedur perizinan pembangunan perumahan. Hal ini terungkap setelah Komisi III DPRD Balikpapan yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada sejumlah properti, baru-baru ini.
Sejumlah pengembang kedapatan belum mengantongi izin, namun telah melakukan aktivitas pembangunan sehingga aktivitasnya berdampak pada kerusakan lingkungan. Adanya pengembang tak berizin ini diduga akibat lemahnya pengawasan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Saat sidak di Perumahan Bumi Nirwana, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Komisi III menemukan adanya pembiaran dari pengembang selama 3 bulan tidak mengerjakan pembangunan gorong-gorong yang dibiayai dari dana CSR salah hotel di Balikpapan. Di Kelurahan Graha Indah, Komisi III juga menemukan adanya pengupasan lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga di
Perumahan Batu Ratna Km 11 Kelurahan Karang Joang pengembang tidak membangun bozem.
Selain itu, di Kompleks Perumahan BDS II, RT 20 dan 21 Kelurahan Sungainangka, Balikpapan Selatan, Komisi III menemukan pengupasan lahan yang membahayakan 50 unit rumah penduduk karena rawan terjadi longsor. Bahkan pengembang tidak bisa memperlihatkan izinnya.
Kemudian di Perumahan Griya Lestari, Jalan Padat Karya, RT 22 Kelurahan Lamaru, Balikpapan Timur, pihak Komisi III menemukan tidak sinkronnya perizinan yang dikeluarkan OPD terkait yakni pengembang tidak mengantongi izin dari DLH, tapi mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Disperkim.
Beberapa hasil temuan dari Komisi III ini harus menjadi perhatian serius dari Pemkot Balikpapan agar berhati-hati dalam mengeluarkan izin bagi pengembang. Jangan hanya mengejar pendapatan asli daerah (PAD) tetapi mengabaikan pengawasan terhadap pengembang tanpa izin membangun yang dikenal dengan sebutan “Pengembang Nakal”.(*)

Penulis : Tim Suara Balikpapan

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 views