Abdul Gafur Mas’ud

Penajam(SB)-DPRD PPU menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Khusus DPRD Terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten PPU, di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kamis (28/2/2019).
Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud (AGM) yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, setelah disepakatinya Raperda tentang RPJMD Kabupaten PPU Tahun 2018 – 2023, diharapkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU untuk segera menuntasan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kepada Bapelitbang saya harap segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD ini kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi,” pinta AGM.
AGM mengatakan, Bapelitbang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar melakukan komunikasi secara bersama-sama kepada Pemprov Kaltim guna mendapatkan jadwal evaluasi dalam rangka memenuhi tahapan pembentukan produk hukum daerah.
“Kami juga mengajak unsur pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh komponen masyarakat Kabupaten PPU untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan untuk lima tahun ke depan kita kawal dan kita evaluasi demi memberikan yang terbaik bagi daerah,” ujarnya.
Terkait Raperda kedua tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Penajam Benuo Taka Energi, AGM menilai Raperda tersebut sangat penting dan strategis serta dibutuhkan saat ini untuk dapat ditetapkan sebagai produk hukum daerah yang akan menjadi salah satu payung hukum dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah Kabupaten PPU.
“Raperda pembentukan Perumda tersebut diajukan antara lain untuk menindaklanjuti surat Gubernur Kaltim Nomor 541.21/3637/B.ISD-I tanggal 31 Juli 2018 perihal Partisipasi Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Wain yang meminta saya selaku Bupati segera menyiapkan BUMD,” jelas AGM.
AGM juga menambahkan pemerintah daerah telah mempersiapkan pembentukan BUMD melalui mekanisme penyusunan Raperda. Selanjutnya bahwa berdasarkan hasil koordinasi, saran-saran dan penyempurnaan dari Tim Perancang Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim atas Raperda Kabupaten PPU mengenai pembentukan BUMD yang akan mengelola minyak dan gas bumi daerah PPU maka diambil kebijakan yang anggap paling menguntungkan bagi daerah.
“BUMD yang dibentuk dalam model Perumda dengan 100 persen modal hanya boleh dimiliki 1 daerah yaitu Kabupaten PPU , karena dengan model ini, keuntungan sebesar-besarnya dapat diperoleh daerah dalam setiap pengelolaan PI 10 persen wilayah kerja minyak dan gas bumi,” terang AGM.
Selain itu BUMD yang dibentuk disiapkan tidak hanya untuk pengelolaan PI 10 persen Wilayah Kerja Wain dan juga blok lain, sehingga BUMD diberikan kewenangan untuk membentuk anak perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat mengelola beberapa Wilayah Kerja (WK) di Daerah.
“Saat ini sudah memasuki tahap negosiasi termasuk di dalamnya pembagian saham dan materi lainnya yang dilaksanakan di Kantor Gubernur pada senin 25 Februari 2019 di Biro Kerja Sama Provinsi Kaltim, tetapi belum final dan masih akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan yang hasilnya secara komprehensip akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama,” pungkasnya.(sb-04)