by

RDP BKAD dan Bappedalitbang, Bahas Hibah Aset Desa di Kabupeten Paser

TANA PASER,suarabalikpapan.com-DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) terkait usulan hibah aset Pemkab Paser kepada desa-desa di Kabupaten Paser, di gedung parlemen Paser, Senin (15/2/2021).

RDP dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Paser Hendra Wahyudi didampingi Ketua Komisi I Hendrawan Putra, anggota Hamransyah, Muhamad Saleh, Ahmad Rafi, Sri Noordianti, Budi Santoso, Yairus Pawe, Abdul Azis, Edwin Santoso, Basri Mansyur, Fatur Rahman, Ely Ermayanti, serta Lamaludin.

“Jadi kami menindak lanjuti surat dari Pemkab Paser terkait hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, diatas Rp 5 miliar harus ada persetujuan dari DPRD. Sebenarnya aset ini sudah diterima tahun 2019, dikarenakan ada kendala teknis sedikit sehingga baru sekarang disetuju oleh DPRD,” kata Ketua DPRD Hendra Wahyudi.

Hendra menegaskan kepada OPD terkait, agar mendata aset aset yang yang rencananya akan di hibahkan ke pihak desa-desa yang ada di Kabupaten Paser.

“Kalau tidak salah tadi ada 14 aset yang diusulkan untuk dihibahkan ke pihak desa-desa yang ada di Kabupaten Paser. Kami memberikan saran agar tidak berulang ulang diusulkan sekalian saja didata semuanya, kalau memang ada aset aset Pemkab Paser yang ada ingin dimasukan dalam usulan hibah ke desa desa segera dimasukan, kalau untuk waktunya kapan kami inginkan disegerakan agar pihak desa-desa bisa mengelola dengan baik,” harapnya.

“Dari hasil rapat tadi kami lihat pihak DPRD akan mempelajari dulu dan meminta kita untuk melengkapi data, mana-mana saja aset daerah yang akan dihibahkan ke desa, karena bukan 14 item saja aset Pemkab Paser yang berada di desa apabila ada lagi segera dimasukan sekalian, itu masukan dari  pihak dewan. Jadi kami akan mengumpulkan data-data itu dulu baru kami akan menyerahkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sekaligus agar tidak berulang-ulang mengajukan usulan,” kata Kepala BKAD Kabupaten Paser, Abdul Khadir.

Ia menegaskan, adanya keterlambatan ini disebabkan baru menerima perintah dari Pemkab Paser di bulan Desember 2020,

“Kami baru menerima surat perintah terkait hibah ini dari Sekretaris Daerah 10 Desember 2020 lalu sehingga kami kami bergerak untuk menyampaikan usulan ini ke pihak DPRD Paser karena berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, di atas Rp 5 miliar harus ada persetujuan dari dewan. Kami akan secepatnya memproses permohonan ini agar pihak desa bisa segera mengelola dan tidak terkendala lagi  terkait aset yang belum dihibahkan dari Pemkab Paser,” pungkasnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

201 views

Berita terkini