by

RDP Komisi II dengan BPKAD, Haris : Aset Pemkot Perlu Diupdate Kembali

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Komisi II DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan  Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  di ruang Komisi II, Selasa (26/1/2021).  RDP membahas aset-aset yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan selama tahun 2020.

Ketua Komisi II  H Haris mengatakan, RDP membahas terkait masalah aset Pemkot Balikpapan yang setiap ada sengketa  selalu kalah di pengadilan.

“Kami tekankan jangan ada pembiaran terhadap aset-aset pemerintah kota yang bersengketa, tolong di update ulang, kemudian yang dalam posisi sengketa tanah-tanah atas laporan masyarakat cepat disikapi. Kita minta aset yang belum dibalik nama dan bersertifikat ini secepatnya urus suratnya supaya tidak ada lagi yang namanya di sengketakan,” kata H Haris kepada awak media usai RDP.

“Kalau mau cepat prosesnya diserahkan saja ke setiap dinasnya contoh sekolah-sekolah diserahkan ke Dinas Pendidikan serta OPD terkait lainnya, kalau mau cepat prosesnya. Jangan tahunya cuma di pakai saja, tetapi harus dijaga dan diurus surat serta legalitasnya sehingga ketika dikemudian hari ada tuntutan oleh pihak lain, tunjukkan saja legalitasnya. Semoga kedepannya seperti itu dan aturannya itu ada,” terangnya.

“Kalau BPKAD semua yang mengurus kan repot sementara yang menggunakan lahannya OPD terkait. Tolonglah aset-aset yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan secepatnya ada tim yang bisa mengurus aset yang belum di balik nama Pemkot.  Salah satu contoh Terminal Rasa sampai sekarang belum juga dibalik nama,” katanya.

“Selanjutnya kami juga ingin tahu, berapa aset aset yang sudah dibalik nama dan yang belum dibalik nama,  baik itu aset yang baru maupun yang lama,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD  Balikpapan, Madram Muhyar didampingi Kabid Aset Pemkot Balikpapan Farid Rizal mengatakan, di BPKAD  ada dua ditangani yakni masalah dana dan masalah barang, kalau masalah barang identik dengan aset, kalau masalah keuangan berarti bagaimana caranya melakukan aktifitas keuangan contoh bagaimana cara mengelola keuangan supaya tertib.

“Kalau masalah aset, aset ini ada dua anggarannya, pemeliharaan dan pengurusan administrasi surat menyurat secara umum seperti itu,” kata Madram.

Terkait lahan Terminal Rasa (TR) Madram mengatakan, itu Hak Pengelola Lahan (HPL)-nya Pemkot, karena ada kerjasama maka munculah Hak Guna Bangunan (HGB), tetapi ketika nanti HGBnya berakhir secara otomatis lahan TR tersebut milik Pemkot.

“Pada tahun 2019 itu ada 555 Persil aset lahan yang dimiliki Pemkot, tetapi yang sudah selesai pengurusannya sertifikatnya sebanyak 216 persil, sedangkan di tahun 2020 sudah selesai sertifikatnya sebanyak 5 persil. Jadi total sertifikat yang selesai 221 persil hingga akhir tahun 2020. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, OPD-OPD punya kewenangan untuk pengamanan termasuk mengurus sertifikat sendiri. Tetapi sampai sekarang kewenangan tersebut belum di lakukan, kita perlu edukasi lagi kepada OPD yang bersangkutan.  Karena para OPD belum familiar dengan aturan yang baru ini termasuk cara penganggaranya harus jelas,” terangnya.

“Saat ini seharusnya masing masing OPD sudah dapat mengurus sendiri sertifikat lahanya ini sesuai dengan Permendagri tersebut, karena dengan terbitnya Permendagri itu dapat mengurangi beban BPKAD. Yang jelas begini, ketika ada OPD yang mau mengurus sertifikat lahannya kami dari BPKAD siap mendampingi dan mensupport kelengkapan dokumen dan kelengkapan lainnya.

Untuk tahun 2021 anggaran BPKAD untuk pemeliharaan Rp3 sampai 4 milliar untuk administrasi dan lainya,” pungkasnya.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 views

Berita terkini