by

RPD Komisi II dengan DP3 Balikpapan, Bahas Persoalan yang Dihadapi Petani dan Nelayan

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com- Komisi II DPRD Balikpapan membidangi perekonomian dan pariwisata melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (DP3) Balikpapan, di ruang Komisi II, Jumat (8/1/2021).

Menurut anggota Komisi II DPRD Balikpapan H Nurhadi Saputra, RDP kali ini membahas membahas mengenai program pelatihan, baik pelatihan kelompok tani maupun perikanan. Sedangkan untuk alokasi anggaran pembangunan fisik di DP3 tidak ada.

“Tadi saya sampaikan ke DP3 setiap saya melakukan reses permasalahan pertanian dan nelayan itu tidak pernah absen,” ujar anggota DPRD Dapil Balikpapan Timur tersebut usai RDP.

Ia mengungkapkan, setiap tahun jumlah tangkapan ikan para nelayan semakin berkurang. Padahal, masyarakat selalu mempermasalahkan mengenai mahalnya harga ikan.

“Kita jangan hanya memikirkan konsumennya tetapi juga tentang kesejahteraan dan perlindungan terhadap nelayan. Seharusnya Balikpapan ini memiliki Perda yang mengatur dan melindungi para nelayan,”  kata politisi PPP ini.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan H Nurhadi Saputra

Untuk itu, Nurhadi mengusulkan tahun ini seharusnya mulai dilakukan kajian tentang perda perlindungan nelayan dan  pembudidayaan ikan.

“Seharusnya bukan kajian lagi tetapi telah membuat naskah akademik sebab permasalahan yang dikeluhkan nelayan cukup banyak, termasuk minimnya bahan bakar solar untuk melaut. Makanya tadi saya sampaikan kepada dinas terkait tolonglah diselesaikan permasalahan solar karena sampai sekarang belum tuntas,” terangnya.

Mengenai masalah pertanian, pihaknya meminta kepada DP3 agar memberikan pelatihan kepada para petani. Sebab ada masyarakat yang mengeluhkan banyaknya petani yang menggunakan pestisida untuk tanaman sayuran.

“Kurangilah penggunaan pestisida, karena tidak baik bagi Kesehatan. Saya juga tau kenapa masalah pupuk sering ribut, ternyata jumlah pupuk subsidi yang ada di Kota Balikpapan hanya bisa mencakup 50 persen kebutuhan petani lantaran sisanya 50 mereka (petani) harus beli dengan harga tiga kali lipat. Sampai sekarang belum ada jalan keluar mengenai masalah ini,” ujarnya.

Menurut Nurhadi, pihaknya telah bersurat kepada pemerintah pusat agar menambah subsidi pupuk kepada para petani.

“Kedepan kami meminta kepada DP3 agar melibatkan komisi II  untuk bersama-sama turun ke lapangan. Jadi jangan khawatir kami (DPRD Balikpapan) tidak sungkan untuk turun bersama sama ke lapangan, karena kami ini terlahir dari rakyat dan untuk rakyat,” katanya.

“Peran serta dinas terkait untuk mengawasi dan memberikan inovasi terhadap petani sangat penting. Saya berharap setiap kegiatan DP3 melibatkan Komisi II selaku mitra kerja sebab komunikasi dinas terkait dengan DPRD harus sinkron,” tegasnya.

Nurhadi menambahkan, untuk kegiatan tahun 2021 DP3 mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Kota sebesar Rp23 miliar.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 views

Berita terkini