by

Sabaruddin : PPKM Mikro, Lurah dan RT Butuh Anggaran

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat kelurahan hingga RT.

“Pertanyaannya apakah PPKM skala mikro ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, sejauh mana pengetahuan RT tentang penanganan Covid-19, sampai sekarang kan belum ada edukasi yang diberikan oleh Gugus Tugas Covid-19 Balikpapan. Bentuknya bagaimana penanganan itu,” kata Wakil ketua DPRD kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, kepada media ini, Senin (15/2/2021).

“Saya pikir format ini harus dirubah oleh pemerintah, tidak bisa begitu saja karena Covid-19 ini tidak ada yang bisa menjamin  kapan itu berakhirnya. Oleh karena nya memang ada langkah-langkah kongkrit yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Langkahnya seperti apa ya mereka yang memahami tentang hal tersebut,” kata politikus Gerindra ini.

“Kami ini dianggap perwakilannya mereka untuk menyuarakan hal seperti ini, kalau memberlakukan PPKM secara mikro, kita ini belum tahu apa sih input dan outputnya diberlakukan semacam itu. Nah sekarang apakah Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk itu dan sejauh mana efektifnya, kalau memang itu ada anggaranya, kami juga belum tahu karena belum ada menyampaikan ke DPRD bahwa PPKM berbasis mikro ini menelan anggaran sekian, siapa yang terlibat di dalamnya, bagaimana penanganannya inikan belum ada presentasi ke DPRD,” terangnya.

“Jangan hanya dijadikan uji coba aja semuanya, ya kalau hal tersebut dilakukan nanti kita lihat hasilnya apakah bisa menekan laju pertumbuhan Covid ini atau bagaimana. Untuk maksimalnya suatu pekerjaan itu butuh transparansi, berapa puluh milliar yang kita anggarkan untuk penanganan covid itu, tetapi saat ini belum ada penjabarannya dari hulu ke hilir  yang jelas bahwa ketika itu di anggarkan demi kepentingan covid kita anggarkan,” ujar anggota DPRD Dapil Balikpapan Timur ini.

“Pertanyaannya ketika gugus tugas mau melemparkan kepada RT- RT, sekarang mereka kan tanya berapa anggaran yang digelontorkan kepada para RT itu semuanya untuk penanganan covid ini. Sampai sekarang kan belum ada rincian yang disampaikan kepada kami anggota dewan, belum ada presentasinya bahwa satu RT sekian KK kalau dalam kategori zona kuning misalnya sekian anggaranya. Sekarang kalau dilimpahkan ke setiap kelurahan/RT misalnya ada yang terpapar terus penanganannya seperti apa. Seharusnya para RT mempertanyakan hal itu, para RT dapat apa, bagaimana resikonya ini kan harus transparan berapa anggaran yang digelontorkan itu,” terangnya.

“Sampai sekarang ini kami punya inisiatif teman-teman dewan untuk mengundang  gugus tugas untuk mempresentasikan itu kalau dikatakan PPKM secara mikro ini, coba beri penjelasan kepada kami juga, nanti para RT pasti bertanya apa sih manfaat dari PPKM secara mikro ini, bagaimana dampaknya, apakah ada anggarannya. Kalau PPKM berbasis mikro, dan tanpa ada anggaran yang di gelontorkan ke setiap RT saya pikir tidak akan maksimal hasilnya,” terang pria berjambang ini.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, kalau masalah anggaran Covid-19 tahun 2021, dirinya mempersilakan untuk menanyakan ke Sekretaris Daerah (Sekda) yang menangani anggaran sebab data yang ia miliki kurang lengkap.

“Nanti tanyakan ke Sekda atau ke Asisten 1. Kalau anggaran yang ke setiap RT, kita memang menggalang kekuatan masyarakat tetapi ini lagi kita bahas kemungkinan semua bisa jalan. Nanti kita lihatlah apa hasil pembahasan kita apakah sampai ke RT atau tidak nanti kita lihatya,” kata Rizal.

Asisten 1 Syaiful Bahri ketika dikoformasi mengatakan untuk anggaran penanganan Covid-19 ke Dinas Kesehatan Kota (DKK).

“Kalau untuk anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 tanya saja ke Dinas Kesehatan (DKK)  kalau masalah anggaran covid saya tidak hafal angkanya, bukan ke saya itu,” ujar Saiful.(sb-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 views

Berita terkini