by

Sosialisasi Perda di Daerah Pemilihan Anggota DPRD, Yusuf Mustafa : Baru Pertama Kali Dilaksanakan di Kaltim

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan dari Fraksi Partai Golkar H Yusuf Mustafa SH MH, melakukan Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, di Aula Gedung Graha KNPI Balikpapan, Jalan Ruhui Rahayu, Sabtu (6/3/2021) pukul 13.30 wita.

Sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 tersebut  menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Asosiasi LPM Kota Balikpapan, Damanhuri, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Haemusri Umar didampingi Staf Ahli DPRD Kaltim.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim ini menjelaskan, sosialisasi Perda yang dihasilkan oleh DPRD dan Pemprov Kaltim baru kali ini dilakukan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPRD Kaltim.

“Kalau di Kaltim baru kali ini. Tapi sebelumnya sudah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Jawa Timur,” kata Yusuf Mustafa dalam sambutanya.

Ia mengaku, sosialisasi Perda rencananya akan rutin dilaksanakan setiap bulan berpindah-pindah dari kelurahan satu ke kelurahan yang lain.

“Saya kira pelaksanaan sosialisasi perda merupakan bentuk tanggung jawab DPRD kepada masyarakat dengan penuh semangat di tengah-tengahh pandemi Covid-19 yang melanda daerah ini,” ujar Yusuf.

Peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah Kaltim yang hadir di Aula Gedung Graha KNPI Balikpapan menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19
 

Jadi kata istri anggota DPRD Balikpapan Hj Suwarni ini, tujuan dari sosialisasi yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang Perda yang telah disahkan oleh DPRD dan Gubernur Kaltim.

“Sampai saat ini masih banyak perda yang telah dihasilkan oleh DPRD dan Pemprov Kaltim belum diketahui secara pasti oleh masyarakat Kaltim sehingga  perlu disosialisasikan,” katanya.

Menurutnya, produk-produk hukum dari pemerintah seperti Perda perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak terjadi salah penafsiran.

“Contoh UU Cipta Kerja karena dijelaskan sepotong-sepotong kepada masyarakat akhirnya didemo karena ada masyarakat yang tidak tau persis isinya,” tandasnya.

“Saya juga berterima kasih kepada Satgas Covid-19 Kota Balikpapan yang telah memberikan rekomendasi acara ini. Begitu juga kepada KNPI Balikpapan yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan sosialisasi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Yusuf Mustafa menjelaskan tentang jenis pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

“Dilihat dari struktur APBD Provinsi Kaltim penerimaan yang bersumber dari pajak daerah merupakan pendapatan yang cukup besar bagi Pemprov Kaltim karena mampu memberikan kontribusi sekitar 78 persen terhadap PAD atau 39 persen terhadap APBD,” jelas Yusuf.

Yusuf menambahkan, apabila dilihat data realisasi dan target pajak daerah Provinsi Kaltim mengalami kenaikan penerimaan setiap tahun. “Tentunya kenaikan penerimaan ini terus dipertahankan melalui inovasi dan metode baru sehingga realisasi dan target pajak daerah dapat tercapai dan meningkat setiap tahun,” harapnya.(sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

114 views

Berita terkini