by

Yusuf Mustafa Sosialisasi Perda Bantuan Hukum ke Warga Perumahan Atas Air Margasari

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, DR H Yusuf Mustafa SH MH, dari Fraksi Partai Golkar, melakukan sosialisasi Perda Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Perumahan Atas Air, Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, Sabtu (27/3/2021) pukul 14.00 wita.

Dalam sosialisasi tersebut, anggota DPRD Dapil Balikpapan ini didampingi dua narasumber yakni Sekretaris Umum Ikatan Advokat Indonesia  (Ikadin) Kaltim Muhammad Thalib SH MH dan Pengacara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kaltim Muhammad Dani Mardhani SH serta moderator  Drs H Sutarno.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa menjelaskan, Perda Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini landasannya adalah Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

“Jadi di dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” kata Yusuf dihadapan ratusan peserta sosialisasi yang menerapkan protokol kesehatan.

Ia mengungkapkan sebagai negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak azasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum, maka negara harus hadir memenuhi pemberian bantuan hukum bagi setiap orang yang tidak mampu yang tersangkut masalah hukum.

“Karena tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial atau keuangan untuk membayar pengacara pendamping,” kata suami dari anggota DPRD Balikpapan Hj Suwarni ini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim DR H Yusuf Mustafa SH MH didampingi narasumber Muhammad Thalib SH MH dan Muhammad Dani Mardhani SH serta moderator Drs H Sutarno berfoto bersama peserta sosialisasi

Pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, kata Yusuf, menyatakan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.

“Atas dasar tersebut daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan hukum dengan terlebih dahulu membentuk peraturan daerah,” kata Yusuf.

Inti dari Perda Bantuan Hukum ini, jelas Yusuf, bahwa Gubernur menyeleggarakan program bantuan hukum dianggarkan lewat APBD Kaltim. Kemudian Gubernur menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili di Kaltim yang terdaftar dan terakreditasi pada Kemenetrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum-HAM) RI.

“Jadi penerima bantuan hukum adalah penduduk Kaltim berupa orang atau kelompok orang kategori miskin atau tidak mampu yang sedang tersangkut masalah hukum dan memerlukan bantuan hukum  dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa atau pejabat setingkat,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab  Anggota DPRD Kaltim DR H Yusuf Mustafa SH MH, narasumber  Muhammad Thalib SH MH dan Muhammad Dani Mardhani SH yang didampingi moderator Drs H Sutarno secara bergantian menjawab pertanyaan dari para peserta sosialisasi diantaranya tentang cara permohonan bantuan hukum terkait masalah kecelakaan lalulintas hingga masalah perceraian. “Pokoknya silakan saja kepada masyarakat Balikpapan yang membutuhkan bantuan hukum silakan menghubungi kami,” pinta Yusuf. (sb-01)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

72 views

Berita terkini