harus sepenuh hati, jangan sampai menyia-nyiakan pekerjaan. Seperti diungkapkan Anggota DPRD Kutai Timur Masdari Kidang terkait banyaknya tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang bertugas di Sekretariat DPRD Kutim yang sudah tidak aktif.
Kidang mengusulkan agar TK2D yang sudah tidak aktif tersebut dirasionalisasi saja atau digantikan dengan pagawai baru.
Dia menginginkan TK2D bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk mendukung kinerja DPRD.
“Sudah banyak yang tak aktif lagi. Saat ini, TK2D yang masuk kerja hanya tinggal kurang lebih 30 orang saja,” ujarnya, Rabu (5/02/20).
Usulan ini sebelumnya juga disampaikannya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kutim Asti Mazar Bulang dan Arfan SEm di ruang hearing DPRD Kutim, pada Senin (3/02/20).
Kidang mengatakan, jumlah tersebut tentu saja tidak cukup maksimal dalam membantu atau mendukung kinerja DPRD.
Karena itu, dia berharap agar TK2D yang tidak pernah masuk kantor agar diganti dengan tenaga kerja baru yang benar-benar mau bekerja.
Politisi Partai Berkarya ini merinci total keseluruhan TK2D di DPRD Kutim terdapat sebanyak 150 orang.
“Jadi ada 120 TK2D yang tidak aktif, ini kalau bisa diganti dengan yang baru, atau tidak diperpanjang kontraknya lagi,” tutur Kidang.
Dijelaskannya, disiplin kerja berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi. Bagi tenaga honorer yang melanggar wajib diberikan hukuman.
“Karena jika tidak dikurangi, gaji mereka jalan terus. Alangkah baiknya di putus saja kontraknya dan rekrut yang serius ingin bekerja saja,” punkasnya.(Adv/sb-05)
