BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com -Sebanyak 471 aset milik Pemerintah Kota Balikpapan belum mengantongi sertifikat, sehingga rawan terjadi sengketa. Jumlah tersebut mencakup hampir 60 persen aset milik Pemkot Balikpapan kurang lebih 800 aset.
Ketua Pansus Aset DPRD Kota Balikpapan, H Haris mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut, dengan melihat langsung kondisi aset yang dilaporkan.
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterimanya, 471 aset daerah tersebut dalam sistem pendataan status adalah membeli. Namun tidak dilengkapi dengan bukti pembelian. “Dari beberapa dinas laporannya itu posisinya masih menguasai atau membeli, tapi kalau memang membeli berarti ada suratnya, ke mana suratnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya akan berencana melakukan sidak ke lapangan untuk memastikan aset-aset yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan,” kata H Haris saat RDP di Gedung Parlemen Balikpapan, Senin (14/6/2021).
Ia mengungkapkan untuk saat ini sekitar 239 aset daerah yang telah mengantongi sertifikat, 91 aset dalam status sewa, 15 pinjam pakai dan ada 7 aset milik pemerintah daerah sedang bersengketa. “Kita ingin mempertanyakan apa yang akan dilakukan karena beberapa aset Yang dilaporkan ini belum memiliki surat atau sertifikat, jangan sampai nanti ada sengketa,” katanya
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Madram Muhyar mengatakan, pihaknya telah membuat rencana untuk melakukan pengamanan aset yakni dengan melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya upaya dari oknum masyarakat untuk menguasai lahan milik pemkot dengan memasang plang aset milik pemerintah. “Untuk menindaklanjuti hal tersebut, kami akan menyelesaikan proses administrasi dengan melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi aset,” pungkasnya.(sb-02)
