BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Nota Penjelasan (Nopen) Wali Kota terkait Raperda Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Parlemen Balikpapan, Senin (5/9/2022) dipimpin Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle didampingi Subari, Budiono, Sekretaris DPRD Irfan Taufiq dan 34 anggota legislatif.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar include Hanura Hj Suwarni berharap setiap OPD bekerja secara maksimal empat bulan kedepan dengan mengoptimalkan beberapa program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Salah satunya menindak tegas pengembang nakal yang dapat menyebabkan banjir di Balikpapan.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Patiung, menyoroti pajak dan retribusi daerah terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kedepankan lebih teliti lagi. Seragam sekolah sampai saat ini belum tuntas dan sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa seragam gratis dianggap gagal. “Dalam bidang pembangunan ada beberapa lahan seperti pembangunan RSUD dan sekolah, program ini seakan-akan dipaksakan. Bukan hanya di daerah perkotaan tetapi harus memperhatikan juga di daerah pinggiran terutama pembangunan drainase,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Aminuddin mengatakan adanya pelanggaran IMB oleh pengembang di Sepinggan Baru dan Sepinggan Raya yang mengambil haknya warga. Sampai saat ini Pemkot belum bergeming menertibkan. “Kemudian masih ada jalan sekunder yang tidak layak dan segera diperbaiki untuk mendorong perekonomian, termasuk baberapa lahan yang belum selesai seperti pembangunan RSUD dan sekolah,” ujarnya.
Juru Bicara Fraksi PKS Subari menyoroti turunnya PAD. Ditarget PAD Rp850 miliar, setelah perubahan mengalami penurunan menjadi Rp785 miliar lebih. “Target PAD mengalami penurunan sebesar Rp64,48 miliar atau 8,21 persen. Disebabkan adanya beberapa komponen PAD mengalami perubahan,” katanya.
Juru Bicara Fraksi Demokrat Sri Hana menyoroti terkait pembagunan SMPN 25 Balikpapan ternyata pembangunan sudah mencapai 70 persen namun ada permasalahan lahan. Begitu juga pembangunan RSUD Balikpapan. Fraksinya meminta di program ulang agar permasalahan lahan dapat diselesaikan terlebih dahulu. Termasuk seragam sekolah sampai bulan September belum juga tersedia, dan ini dianggap sia-sia.
Juru Fraksi Gabungan PPP dan Perindo Captain Hatta Umar menyoroti terkait turunnya PAD. Fraksinya mendorong pembangunan RSUD Balikpapan Barat tetapi juga harus memperhatikan status lahan termasuk pembangunan SMPN 25 Balikpapan.
Sementara itu, Fraksi Partai Gabungan NasDem dan PKB Puryadi menyoroti turunnya PAD, termasuk pos anggaran sosial agar menjadi perhatian. Menanggapi tanggapan fraksi-fraksi Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan penuh kehatian-hatian, baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk menjaga kestabilan keuangan daerah.(sb-03).
