SAMARINDA,suarabalikpapan.com–APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3,9 triliun telah disetujui dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III/2022. Tak hanya komitmen dalam program prioritasnya di tahun 2023, dalam kesempatan itu Wali Kota Samarinda Dr H Andi Harun memberikan sinyal positif untuk meningkatkan honor guru bahkan untuk peningkatan terhadap gaji non ASN yang dirasa masih belum pantas dibanding dengan pekerjaan dan resiko yang dihadapi selama ini. Demikian diungkapkan Andi Harun dalam pidatonya saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Samarinda, Senin (21/11/2022).
“Untuk TTG (Tunjangan Tambahan Guru) sesuai dengan surat balasan dan hasil konsultasi pemerintah yang didalamnya diikuti 5 orang perwakilan para guru ke Kementerian Pendidikan Nasional dan Direktorat Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, akhirnya kita mendapatkan balasan bahwa tambahan penghasilan lain diluar TTG dapat diberikan sepanjang daerah mampu menyusun kriteria atau indikator lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah,” ucap Andi Harun.
Ia menjelaskan, saat ini sedang dalam penggodokan Perwali yang dalam 10 hari ke depan sudah bisa rampung. Perwali tersebut didalamnya mengatur klausal tentang indikator lainnya. “Karena pada prinsipnya, wajib tidak boleh double antara kriteria yang diterima dalam TTG yang satu bulan tersebut dengan kriteria yang sama harus diterima bersumber anggaran yang berasal dari APBD. Oleh karena itu, kami bekerja keras menyelesaikan persoalan ini dan doakan juga mudahan-mudahan justru dengan tahun 2023 anggaran Rp 700 ribu yang selama ini diterima guru dapat kami tingkatkan,” ujar Andi Harun yang disambut gembira para peserta rapat paripurna yang terdiri dari Unsur Pimpinan DPRD, Forkopimda, Sekda, Asisten, kepala OPD, Camat, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga jurnalis.
Namun Andi Harun memberi catatan penting, bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan perawat saja, melainkan yang lain pun akan dilakukan yang sama. “Catatan penting yang ingin kami sampaikan, kami ingin dan kita semua berharap dukungan yang sama, tidak hanya guru, perawat, disaat guru kita perjuangkan, disaat perawat kita perjuangkan. Saya selalu sampaikan di hadapan Sekda dan para asisten, sudah berapa lama gaji sekecil ini yang diterima para pegawai non ASN. Sudah saatnya juga kita tingkatkan,” tegas Andi Harun seraya menegaskan pula terlebih lagi bagi non ASN yang berbasis resiko seperti petugas kebersihan, damkar, BPBD, Dishub dan lainnya.
Andi Harun pun menjanjikan setiap tahun akan meningkatkannya sesuai kemampuan keuangan daerah. Sebelumnya Andi Harun menjelaskan Rancangan APBD 2023 sebesar Rp3,9 triliun yang terdiri dari Pendapatan Daerah 2023 ditargetkan Rp3,3 triliun, Belanja Daerah usulan anggaran sebesar Rp3,9 triliun sudah termasuk didalamnya belanja earmark seperti DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi.
Kemudian lanjutnya penerimaan pembiayaan daerah dialokasikan Rp 600 miliar yang merupakan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya. “APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023, telah melewati proses penyempurnaan beberapa tahap oleh Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Samarinda. Akan tetapi, kami berharap instansi terkait dapat menindaklanjuti secara komprehensif proses evaluasi yang akan dilakukan Gubernur Kaltim, sehingga segera dapat ditetapkan dan diimplementasikan menjadi Perda,” harap Andi Harun.(sb-02)
