Kabupaten Paser

Pengawasan BPKP Sekda Katsul Akui Membuat Pembangunan Daerah Lebih Terarah

172
×

Pengawasan BPKP Sekda Katsul Akui Membuat Pembangunan Daerah Lebih Terarah

Share this article
Sekda Katsul Wijaya mewakili Bupati dr Fahmi Fadli saat mengikuti Rakornas Wasin 2024 secara virtual di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser, Rabu (22/5/2024).

TANA PASER,suarabalikpapan.com-Pedampingan yang dialkukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI telah berdampak positif bagi pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Pemkab Paser. Demikian diungkapkan Sekda Katsul Wijaya mewakili Bupati dr Fahmi Fadli saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) 2024 secara virtual di Ruang Rapat Sadurengas, Sekretariat Pemkab Paser, Rabu (22/5/2024).

Dalam Rakornas Wasin yang diinisiasi BPKP RI tersebut mengsung tema Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan. “Adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, tentunya dapat membuat pembangunan di
daerah lebih terarah,” Kata Katsul Wijaya di sela-sela kegiatan.

Katsul menuturkan, nantinya setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Paser akan selalu dilakukan
pendampingan dan pengawasan, sedangkan terkait kegiatan pembangunan di Kabupaten Paser tidak terlepas dari pengawasan BPKP.

Adapun peranan dari BPKP untuk Kabupaten Paser yakni mulai dari pendampingan proses perencanaan
hingga pelaporan pertanggung jawaban sehingga kegiatan yang telah disusun oleh Pemkab Paser, dapat berjalan dengan baik dan lebih terarah. “Dengan adanya pengawasan ini tentu menjadikan program kegiatan kita lebih terarah, demi tercapainya Paser yang maju, adil dan sejahtera (MAS),” jelasnya.

Pemkab Paser kata Katsul, intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan BPKP maupun
kementerian terkait program yang direncanakan di Bumi Daya Taka sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembangunan. Rakornas Wasin yang dibuka Presiden RI, Joko Widodo tersebut terdapat beberapa pengarahan yang disampaikan. Seperti halnya, dengan mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai terjadi tumpang tindih antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak
Hukum (APH).

“Kami juga diminta dalam hal pengawasan jangan kaku, supaya program kegiatan juga bisa
berjalan lancar,” ujarnya (sb-06)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *