BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan kekeliruan dalam pelaksanaan beberapa proyek besar di Pertamina, termasuk proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Pertamina di Balikpapan (RDMP). Ia menilai proyek tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar.
Ahok percaya bahwa jika dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap proyek tersebut, banyak pihak yang terlibat yang bisa berpotensi diproses hukum. Ia menyoroti semakin buruknya struktur internal Pertamina, yang menurutnya membutuhkan tindakan tegas untuk membersihkan praktik-praktik yang tidak sehat.
Dalam wawancara di kanal YouTube Narasi Newsroom pada Sabtu, 1 Maret 2025, Ahok menjelaskan bahwa saat menjabat di Pertamina, dirinya melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan biaya, termasuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan memanfaatkan produk-produk kilang yang sebelumnya dianggap sebagai limbah. Ia juga menekankan pentingnya pengendalian risiko kebakaran dan ledakan, yang berkontribusi pada efisiensi operasional.
Menurut Ahok, hasil dari kebijakan-kebijakan tersebut sangat positif. “Waktu saya tinggalkan Pertamina, kami mencapai keuntungan sebesar 4,77 miliar dolar. Kalau pengadaan dilakukan dengan efisiensi yang benar, bisa capai 6 miliar dolar,” ujarnya dengan tegas.
Ahok juga menambahkan bahwa selama masa jabatannya di Pertamina, ia berhasil mencatatkan keuntungan terbesar dalam sejarah perusahaan. Keberhasilan tersebut bahkan melampaui pencapaian yang diraih saat harga minyak berada di angka 100 dolar per barel.
“Dulu ekspor minyak 100 dolar per barel, tetapi kita bisa capai keuntungan yang jauh lebih tinggi. Keuntungan yang saya raih sudah melampaui apa yang mereka capai di masa lalu, yang artinya ada pemborosan yang sangat besar di sana,” paparnya.
Ahok mengakui bahwa meskipun ia telah berusaha keras untuk meningkatkan kinerja Pertamina, ia tidak memiliki kewenangan penuh untuk memberantas masalah internal yang ada. “Kenapa saya nggak bisa sikat semua? Kalau saya jadi Dirut, saya pecat-pecatin aja,” tegas Ahok, dengan nada penuh semangat.
Ahok juga mengungkapkan pengalaman pribadi saat dianggap sebagai “Macan Ompong” karena tidak mendapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama tujuh hingga delapan bulan terakhir di posisi tersebut. “Setelah itu, saya mulai melihat direksi-direksi ini mulai berani melawan saya, karena mereka tahu saya tidak bisa menggantikan mereka,” jelas Ahok.
Sebelum meninggalkan jabatannya di Pertamina, Ahok telah menetapkan target penghematan yang signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk 2024. Target ini juga sudah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ahok menargetkan penghematan 46 persen untuk seluruh pengadaan barang dan jasa di Pertamina.
“Target penghematan 46 persen dalam procurement sudah tanda tangan di RUPS, jadi itu harus dijalankan,” ungkap Ahok.
Terkait dengan kasus korupsi bahan bakar minyak mentah oplosan Pertalite yang sedang diselidiki, Ahok menyatakan siap jika dipanggil oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Ia juga berharap agar langkah-langkah penghematan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan benar.
“Kalau penghematan 46 persen tidak tercapai, kita pakai konsultan untuk menghitungnya. Artinya ada yang curang. Kalau ada perubahan dalam RUPS dan RKAP, itu jelas ada niat untuk mencuri,” tegasnya.
Dengan wawasan mendalam tentang proyek RDMP Balikpapan dan kebijakan efisiensi yang diterapkannya, Ahok terus mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara seperti Pertamina. Sebuah pembersihan yang menyeluruh dianggap perlu untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih baik.(sb-01)
Ahok Soroti Proyek RDMP Balikpapan: Banyak yang Bisa Masuk Penjara Jika Diperiksa
