TENGGARONG, suarabalikpapan.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan keberhasilan penajaman program prioritas pada tahun 2026. Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah yang diadakan pada Rabu (12/3/2025) di ruang rapat Bappeda Kukar.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretariat Daerah Nomor P-118/BAPPEDA/000.7.2/02/2025 dan berdasarkan pada amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Kegiatan ini dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Dafip Haryanto, yang juga melibatkan tiga perangkat daerah lainnya: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Kesehatan.
Dafip Haryanto menjelaskan bahwa tujuan utama forum ini adalah untuk mempertajam target kinerja, sasaran program, kegiatan, serta penentuan lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) 2026, setelah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Pra-Forum Perangkat Daerah.
“Kami memastikan program yang disusun tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Dafip, menegaskan komitmen pemerintah dalam merancang program yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Forum ini juga menjadi sarana penting untuk mengidentifikasi dan mengintegrasikan program lintas OPD yang saling berkaitan. Beberapa program yang dibahas antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinsos, Bina Keluarga Remaja (BKR) dari DP3A, serta pengelolaan program rumah penitipan anak dari BKKBN yang dilaksanakan oleh DP2KB.
Dafip menambahkan bahwa jika ada program yang belum terakomodasi oleh satu dinas, maka diharapkan dinas lain bisa menanganinya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat keterpaduan antar OPD dalam mendukung program yang lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain OPD, forum ini juga melibatkan berbagai lembaga kemasyarakatan, termasuk Forum Anak dan kelompok difabel, untuk memastikan bahwa aspirasi mereka turut diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Hal ini merupakan bentuk inklusivitas dalam perencanaan program pembangunan daerah yang lebih merata.
Fungsional Perencana Bappeda Kukar, Donny Adiansyah, menyampaikan bahwa forum ini menghasilkan berita acara sebagai dasar dalam penyusunan RKPD dan Renja 2026. Meskipun begitu, ia juga menyoroti minimnya kehadiran perwakilan dari kecamatan dalam forum tersebut. “Sayangnya, hanya tiga kecamatan yang hadir. Padahal, masukan dari kecamatan sangat penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Donny.
Salah satu usulan yang mendominasi dalam forum ini berasal dari Dinas Kesehatan, terkait dengan pengadaan fasilitas kesehatan, seperti ambulans dan pembangunan Puskesmas Pembantu (Pusban). Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kukar.
Pada akhirnya, para peserta forum berharap agar dalam forum selanjutnya, partisipasi dari kecamatan dan OPD lainnya lebih aktif. Dengan kolaborasi lintas sektor yang semakin optimal, diharapkan program prioritas untuk tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar.(adv)
Sinergi Antar OPD Kabupaten Kukar untuk Penajaman Program Prioritas 2026
