TENGGARONG,suarabalikpapan.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan keadilan sosial bagi pelaku usaha perikanan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah melalui Program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa KUSUKA bukan sekadar kartu identitas, melainkan instrumen utama dalam mendata, memverifikasi, sekaligus menjamin akses pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap berbagai bentuk bantuan pemerintah.
“Dengan basis data terverifikasi secara nasional, kami bisa memastikan bantuan disalurkan secara adil dan tepat sasaran. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami dalam mewujudkan pemerataan di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya pada Jumat (11/4/2025).
Program ini membuka akses bagi nelayan dan pembudidaya ikan untuk mendapatkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pelatihan peningkatan usaha, Bantuan sarana dan prasarana perikanan dan Jaminan sosial ketenagakerjaan.
DKP Kukar juga tengah menjalin kolaborasi dengan sejumlah lembaga perbankan untuk mempercepat proses verifikasi dan pencetakan kartu, guna memastikan seluruh pelaku usaha bisa segera memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia.
Muslik menegaskan bahwa proses pendaftaran KUSUKA sangat mudah dan tanpa biaya. Nelayan hanya perlu membawa: Fotokopi KTP dan Surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
Program ini disambut positif oleh masyarakat nelayan, terutama di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau bantuan, seperti wilayah Muara Badak hingga Kenohan. DKP Kukar menegaskan bahwa tak boleh ada nelayan yang tertinggal dari pemerataan bantuan ini.
“Keadilan harus menyentuh seluruh lapisan, baik di wilayah pesisir maupun pedalaman. Tidak boleh ada nelayan yang luput dari perhatian,” tegas Muslik.(adv)
Pemerataan Bantuan Nelayan di Kukar, Program KUSUKA Jadi Andalan DKP
