SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali mencetak prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Ini menjadi WTP ke-12 kali berturut-turut yang diraih Pemprov Kaltim, mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Dr. Ahmad Adib Susilo, kepada Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, dalam Rapat Paripurna Ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
“Capaian opini WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Fokus utama tetap pada pelayanan publik yang prima,” ujar Wagub Seno Aji.
Menurutnya, raihan ini menjadi bukti kinerja optimal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, serta dukungan pengawasan dari DPRD Kaltim. Ia menegaskan bahwa transparansi pelaporan keuangan menjadi dasar utama kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Ini membuktikan bahwa laporan keuangan kita dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik dan pemeriksa,” tegasnya.
Meski meraih opini tertinggi, Pemprov Kaltim tetap mendapat 27 temuan dan 63 rekomendasi dari BPK RI. Salah satu sorotan adalah terkait program Beasiswa Kaltim Tuntas yang dinilai masih menyisakan sejumlah masalah administrasi. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi dalam waktu 60 hari kerja.
Sementara itu, Dr. Ahmad Adib Susilo dari BPK RI menyampaikan apresiasi atas kerja sama harmonis dengan Pemprov Kaltim. Menurutnya, opini WTP diberikan karena laporan keuangan telah memenuhi empat aspek utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal.
“Laporan keuangan Pemprov Kaltim disusun secara memadai, tidak ditemukan ketidakpatuhan material, dan sistem pengendalian internal berjalan efektif. Ini capaian luar biasa dan patut dipertahankan,” ujarnya.
Acara penyerahan opini WTP turut dihadiri oleh Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta para anggota DPRD Kaltim.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Pemprov Kaltim Raih Opini WTP ke-12 Berturut-Turut dari BPK RI
