SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Seno Aji, menerima secara langsung perwakilan Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur Menggugat dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (4/6/2025).
Aksi damai tersebut menyuarakan berbagai isu strategis, termasuk perlindungan lingkungan, penghentian tambang ilegal, peningkatan dana CSR perusahaan tambang, perlindungan hak masyarakat adat, dan transparansi program prioritas daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas aksi tertib yang dilakukan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim selalu terbuka terhadap aspirasi publik, terutama generasi muda.
“Tuntutan yang disampaikan adik-adik mahasiswa tentu menjadi catatan dan tanggung jawab kita bersama. Bahkan tanpa demo pun, kami selalu menyuarakan isu-isu tersebut ke pemerintah pusat,” ujar Seno Aji di hadapan puluhan demonstran.
Wagub Seno Aji juga menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menyelesaikan dasar hukum untuk program Gratispol (Pendidikan Gratis untuk Semua). Program ini akan mulai diluncurkan pada Juni-Juli 2025 bagi siswa semester pertama di tingkat SMA/SMK dan perguruan tinggi.
Sementara untuk siswa semester dua hingga delapan, program akan bergulir mulai Januari-Februari 2026 dan direncanakan terus berlangsung hingga 2030.
“Insyaallah ini akan berlaku selamanya karena merupakan amanat nasional melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kaltim menjadi provinsi pertama yang merealisasikannya,” jelasnya.
Menanggapi isu penambangan ilegal, Seno mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada delapan perusahaan tambang yang sedang diproses hukum karena dugaan aktivitas ilegal. Pemprov juga membuka kanal pengaduan publik untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami serius menindak tambang ilegal. Jika ada regulasi baru untuk penertiban, kami siap mengikuti,” tegasnya.
Soal penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan, Seno menyebut saat ini kontribusi masih rendah, hanya sekitar Rp500 miliar per tahun.
“CSR tambang hanya Rp1.000 per ton. Kami sudah mengusulkan kenaikan menjadi Rp2.000 agar bisa menghasilkan Rp1 triliun per tahun. Dana ini penting untuk peningkatan sarana pendidikan dan kesejahteraan guru serta dosen,” paparnya.
Seno juga menanggapi kritik mahasiswa terkait rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda yang baru mencapai 7 persen. Ia menegaskan target ideal minimal 30 persen akan terus dikejar, termasuk oleh kabupaten/kota lain di Kaltim.
“Kami terus mendorong penambahan RTH untuk mengurangi banjir dan menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Terkait hak masyarakat adat, Seno Aji menegaskan bahwa pemerintah provinsi selalu berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat Kaltim.
“Tanpa diminta pun, kami konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” tutupnya.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Wagub Seno Aji Terima Aspirasi Mahasiswa Kaltim soal Lingkungan dan Pendidikan Gratis
