SANGATTA, suarabalikpapan.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur memperkuat upaya pengawasan terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang di daerah. Dalam kunjungan kerja ke PT Lanna Harita Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur, Komisi IV menyoroti perlunya reformasi nyata dalam penerapan CSR agar lebih inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
Anggota Komisi IV, Agus Aras, menilai bahwa program CSR yang dijalankan perusahaan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil. Menurutnya, perusahaan harus menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan tidak sebatas formalitas.
“Kami melihat masih ada ketimpangan dalam distribusi manfaat CSR. PT Lanna Harita perlu merancang program yang konkret, berbasis kebutuhan lokal, dan berkelanjutan,” tegas Agus, Kamis (19/06/2025).
Agus juga menyoroti lemahnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan aspek lingkungan dan ketenagakerjaan. Ia menyatakan, kurangnya koordinasi antara perusahaan dan pemerintah daerah berisiko menurunkan efektivitas pengawasan sosial dan lingkungan.
“Pemerintah daerah punya peran vital dalam menjamin keseimbangan antara kegiatan industri dan perlindungan masyarakat. Tanpa pelibatan aktif, pengawasan menjadi timpang,” jelasnya.
Tegaskan Pentingnya Reklamasi dan Pelibatan Masyarakat
Komisi IV juga mendesak perusahaan untuk memperbaiki rencana reklamasi lahan pasca tambang. Menurut Agus, pemulihan lingkungan harus dirancang sejak awal operasional tambang, bukan ketika kerusakan sudah terjadi.
“Kami tidak ingin melihat kawasan bekas tambang menjadi lahan mati. Rencana reklamasi harus realistis, terukur, dan melibatkan masyarakat lokal,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD juga mendorong perusahaan menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pelatihan kerja atau balai latihan vokasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat sekitar, khususnya generasi muda, mendapatkan manfaat berkelanjutan dari aktivitas pertambangan.
“Banyak anak muda lokal yang potensial. Jika dilatih dan diberdayakan, mereka bisa menjadi tenaga kerja terampil yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi nyata,” tutur Agus.
Agus Aras berharap kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan berkelanjutan DPRD terhadap industri tambang di Kaltim. Komisi IV berkomitmen mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
“Kami ingin memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat jangka panjang, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Pemerintah daerah harus dilibatkan secara aktif dalam penguatan pengawasan CSR,” tutupnya.(adv)
Perkuat Pengawasan CSR, DPRD Kaltim Kunjungi PT Lanna Harita Indonesia
