SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Meskipun angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini tergolong rendah, Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif secara maksimal.
“Karhutla harus dimitigasi sejak dini. Jangan sampai kejadian, apalagi meluas. Kalau pun terjadi, penanganannya harus cepat,” ujar Gubernur Harum saat menerima kunjungan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Thomas Nifinluri, di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (16/5/2025).
Gubernur secara khusus menyoroti wilayah perbatasan negara seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), serta daerah yang berbatasan dengan provinsi tetangga seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Ia menyebut, kendala utama dalam penanganan karhutla di kawasan ini adalah keterbatasan infrastruktur jalan.
“Kalau hutan perbatasan tidak kita jaga, bisa terjadi kebakaran atau bahkan pergeseran patok batas negara. Karena itu, kita akan bangun infrastruktur jalan dengan dukungan pemerintah pusat dan TNI,” tegasnya.
Selain kawasan perbatasan, Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi perhatian utama karena posisinya yang strategis. Harum menegaskan bahwa kawasan IKN harus steril dari risiko kebakaran hutan dan lahan.
“Kita harus jaga IKN dengan ketat. Pemantauan rutin wajib dilakukan agar tidak ada kebakaran terjadi,” katanya.
Gubernur Harum juga menyoroti sejarah panjang kebakaran hutan di Kaltim yang pernah terjadi parah pada tahun 1984, 1987, dan 1999. Karena itu, upaya antisipasi melalui pemberdayaan kekuatan Manggala Agni dan partisipasi aktif Masyarakat Peduli Api (MPA) harus terus diperkuat.
“Dengan dana yang ada, relawan perlu didukung peralatan modern dan teknologi tinggi. Ke depan, saya bahkan berpikir untuk membeli pesawat amfibi pengangkut air agar pemadaman lebih efisien,” ungkap Harum.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, Thomas Nifinluri, melaporkan bahwa secara nasional terjadi penurunan signifikan luasan karhutla. Tahun 2024 tercatat 327.000 hektare lahan terbakar, sementara hingga pertengahan 2025 hanya 3.035 hektare.
“Untuk Kaltim, luas karhutla hanya 202 hektare, dengan titik kebakaran terjadi di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara,” jelas Thomas.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi nasional dalam penanganan karhutla sudah berjalan baik, dan upaya di lapangan diperkuat melalui sinergi Manggala Agni dan MPA, yang telah dibekali pelatihan, peralatan, serta dukungan ekonomi.
“Kita harus ingat, jika terjadi kebakaran, masyarakat yang pertama terkena dampaknya. Sampai saat ini, Kaltim masih kondusif dan itu harus terus dijaga,” pungkas Thomas.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris BPBD Kaltim Yaser serta sejumlah perwakilan Manggala Agni dari kabupaten dan kota di Kaltim.(SB-02/ADV/DISKOMINFO)
Gubernur Kaltim Minta Antisipasi Karhutla di Wilayah Perbatasan
