SAMARINDA,suarabalikpapan.com — Kondisi infrastruktur dasar di wilayah pedalaman Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), masih memprihatinkan. Akses jalan di jalur poros Samarinda–Kubar–Mahulu dinilai menjadi persoalan jangka panjang yang memerlukan penanganan segera dan terstruktur.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur jalan nasional di wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut, penanganan perbaikan jalan perlu disesuaikan dengan klasifikasi dan kewenangan masing-masing pihak.
“Jalur Samarinda–Kubar–Mahulu memang masih menjadi masalah besar. Tapi perlu dipahami, penanganannya berbeda-beda berdasarkan status jalannya,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Ekti menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa jaringan jalan terbagi menjadi tiga kategori utama: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Masing-masing memiliki tanggung jawab pendanaan berbeda. Jalan nasional, seperti poros Kubar–Mahulu, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jalan nasional dibiayai lewat APBN, sementara jalan provinsi dari APBD provinsi, dan jalan kabupaten/kota dari APBD kabupaten atau kota. Kami di DPRD Kaltim bertugas untuk mengawasi seluruh proses pembangunan ini,” jelasnya.
Menurut Ekti, pembangunan jalan nasional di wilayah pedalaman memerlukan anggaran besar karena kondisi medan dan panjang jalur yang cukup ekstrem. Ia mencontohkan, anggaran sekitar Rp30-40 miliar hanya cukup untuk membangun 3 hingga 4 kilometer jalan.
“Dengan kondisi saat ini, anggaran sebesar itu belum cukup. Harus ada peningkatan anggaran agar pembangunan bisa lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Ekti menyampaikan akan berkoordinasi langsung dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dapat mempercepat realisasi tambahan alokasi APBN untuk proyek vital ini.
Tak hanya itu, Ekti juga berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bidang Perencanaan untuk membahas skema peningkatan anggaran pembangunan jalan nasional tersebut. DPRD Kaltim, menurutnya, berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya di daerah tertinggal dan terisolasi.
“Masalah jalan hanyalah satu dari sekian banyak aspirasi masyarakat yang kami terima. Kami akan terus mengawal agar pembangunan di Kaltim benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, terutama di wilayah Kubar dan Mahulu,” pungkasnya.(adv)
Ekti Imanuel Desak Percepatan Perbaikan Jalan Nasional Poros Samarinda–Kubar–Mahulu
