SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Pertumbuhan signifikan PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT) sebagai simpul logistik utama di Kalimantan Timur menyisakan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, terutama terkait infrastruktur jalan dan ketimpangan manfaat ekonomi.
Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kondisi jalan penghubung menuju kawasan KKT yang rusak parah. Situasi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas barang dan jasa, tetapi juga memicu kerugian ekonomi dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem logistik menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menanggapi masalah ini dengan menegaskan perlunya koordinasi lintas instansi agar perbaikan jalan segera terealisasi. Ia menyebut bahwa jalan tersebut berstatus nasional, sehingga diperlukan langkah konkret dari pemerintah pusat melalui Balai Jalan.
“Tentu kami tidak tinggal diam. Jalan ini statusnya milik nasional, jadi kami siap bantu dorong koordinasi dengan Balai Jalan agar segera diperbaiki,” ujar Firnadi.
Tak hanya soal infrastruktur, Firnadi juga menyoroti belum meratanya distribusi manfaat ekonomi dari kehadiran KKT, terutama dalam aspek keterlibatan tenaga kerja lokal.
Menurutnya, pertumbuhan KKT seharusnya dibarengi dengan upaya peningkatan kapasitas SDM lokal. Ia meminta manajemen perusahaan lebih proaktif memberikan ruang dan pelatihan berbasis teknologi modern bagi tenaga kerja dari Kalimantan Timur.
“Kami harap manajemen tidak hanya fokus pada operasional. SDM lokal perlu diberi ruang. Kalau bisa, mereka juga dibekali dengan sistem kerja dan teknologi mutakhir supaya kapasitasnya ikut naik,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Meski demikian, Firnadi tetap mengapresiasi kontribusi KKT terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KKT merupakan hasil kemitraan antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo yang dinilai memiliki prospek besar dalam menopang logistik regional, khususnya dalam menghadapi pembangunan IKN.
“Kami melihat perkembangan yang cukup signifikan. Jika ke depan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti gudang logistik, tentu daya saingnya makin kuat,” katanya.
Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Firnadi, berkomitmen untuk mengawal agar seluruh perusahaan daerah dan mitra swasta berjalan transparan dan tetap berpihak pada kepentingan daerah.
“Kami ingin pengelolaan aset daerah seperti ini benar-benar memberi manfaat maksimal. Tidak hanya dari sisi pendapatan, tapi juga dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja di daerah,” pungkasnya.(adv)
Infrastruktur Buruk Hambat Kinerja KKT, DPRD Kaltim Desak Pemerintah Segera Bertindak
