SAMARINDA, suarabalikpapan.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifah Sa’diah, menyoroti persoalan banjir di Kota Samarinda yang terus terjadi seiring meningkatnya intensitas hujan. Ia menegaskan, pembangunan drainase berskala besar tidak akan efektif tanpa perawatan rutin dan partisipasi aktif dunia usaha.
“Drainase yang besar sekalipun tidak akan berguna jika dipenuhi lumpur dan sampah. Tanpa perawatan rutin, saluran itu hanya jadi potensi genangan baru,” ujar Syarifah.
Politisi ini menyampaikan bahwa pendekatan holistik sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir. Ia menekankan pentingnya sinergi dari hulu ke hilir: mulai dari perbaikan drainase perkotaan, pengerukan sungai, hingga perlindungan kawasan hutan di daerah perbukitan.
Syarifah juga menyoroti perlunya pemberdayaan tenaga kebersihan secara maksimal untuk memantau dan membersihkan saluran air secara berkala. Ia mengingatkan bahwa revitalisasi drainase tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik semata.
“Jangan hanya bangun, tapi ditinggal begitu saja. Drainase harus dirawat terus menerus agar berfungsi optimal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syarifah mendukung penuh wacana pengerukan Sungai Mahakam yang sempat digagas oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, sedimentasi sungai yang tinggi membuat kapasitas daya tampung air menurun, sehingga berpotensi menyebabkan banjir meski hujan hanya berlangsung singkat.
“Kalau dasar sungai sudah dangkal, air pasti gampang meluap. Jadi, pengerukan Mahakam adalah langkah nyata yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada wilayah hilir, Syarifah mengingatkan bahwa kerusakan hutan di kawasan hulu juga menjadi salah satu penyebab utama banjir. Pembukaan lahan yang tidak terkendali mengurangi daya serap air di daerah perbukitan.
“Pendekatannya harus menyeluruh, dari hulu ke hilir. Perbaiki drainase di kota, keruk sungai di hilir, dan lindungi hutan di hulu. Itu baru bisa menyelesaikan akar masalahnya,” tuturnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, Syarifah mendorong keterlibatan sektor swasta, terutama perusahaan tambang dan pelaku usaha yang memanfaatkan jalur sungai. Ia menyebut kontribusi mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan etika lingkungan.
“Pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Perusahaan yang manfaatkan sungai untuk distribusi, apalagi tambang, harus ikut bantu. Baik melalui PAD atau kontribusi langsung dalam bentuk program lingkungan,” pungkasnya.(adv)
Perawatan Drainase dan Pengerukan Mahakam Jadi Kunci Atasi Banjir Samarinda
