DPRD Balikpapan Sambut Baik Kunjungan Kemenparekraf ke Bukit Pringgondani, Minta Perbaikan Jalan Wisata

BALIKPAPAN, suarabalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menyambut positif rencana kunjungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke kawasan wisata Bukit Pringgondani di Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, yang dijadwalkan berlangsung pada November 2025.
Kunjungan ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mengembangkan potensi wisata lokal sekaligus mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suriani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan tinjauan langsung ke lokasi wisata sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan sebelum kedatangan tamu dari pemerintah pusat.
“UMKM di Bukit Pringgondani sudah mendapat informasi soal kunjungan ini. Karena itu, kami minta ada persiapan serius, terutama terkait perbaikan akses jalan menuju lokasi,” ujar Suriani kepada media, Senin (20/10/2025).
Menurut Suriani, kondisi jalan menuju kawasan wisata masih sempit dan sebagian besar belum beraspal, hanya berupa jalan berbatu. Ia mendorong Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan untuk segera melakukan pengaspalan demi kenyamanan pengunjung dan kendaraan besar seperti bus pariwisata.
“Memang, jalur melalui RT 15 sudah diaspal, tapi mendekati titik lokasi wisata kondisinya masih rusak. Kami minta agar dilakukan pelebaran sekaligus pengaspalan agar akses masuk lebih representatif,” jelasnya.
Selain fokus pada infrastruktur, Suriani juga mengapresiasi penataan UMKM yang mulai rapi di sekitar Bukit Pringgondani. Ia mengingatkan agar ciri khas desa yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut tetap dijaga.
“Jangan sampai ditata terlalu modern hingga menghilangkan nuansa khas pedesaan. Justru suasana alami inilah yang menjadi keunikan Bukit Pringgondani,” tambahnya.
Lebih lanjut, Suriani berharap kunjungan dari Kemenparekraf dapat membawa dukungan konkret, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama sektor pariwisata di kawasan tersebut.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah (APBD), rasanya cukup berat karena ada pemangkasan. Harapannya, kementerian bisa turun tangan setelah melihat langsung kondisi lapangan,” pungkasnya.(sb-03)