TENGGARONG,suarabalikpapan.com – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan produk kratom sebagai salah satu potensi ekonomi baru di wilayahnya. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Rudianto Amirta, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Kamis (16/10/2025), di Rumah Jabatan Bupati Kukar.
Aulia menyebut, Kabupaten Kukar memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri kratom karena memiliki bahan baku yang melimpah, khususnya di Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kota Bangun.
“Industri ini bisa kita kembangkan di sini karena kita punya bahan bakunya. Namun, kita perlu menyusun langkah konkret agar pengembangan ini tidak melanggar regulasi dan sudah memiliki hak paten,” ujar Aulia.
Bupati Aulia menekankan pentingnya penyelesaian proses perizinan dan legalitas sebagai langkah strategis. Ia menargetkan agar pembangunan pabrik kratom dapat dimulai pada awal tahun depan, diawali dengan program penanaman dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Masyarakat di Kota Bangun berharap pabrik bisa didirikan di sana karena dekat dengan para petani kratom. Hal ini akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan regulasi yang melibatkan kelompok masyarakat, BUMD, serta pendampingan Inspektorat,” jelasnya.
Prof. Rudianto Amirta menjelaskan bahwa saat ini pengembangan kratom telah dilakukan oleh Koperasi Anugerah Bumi Hijau (Koprabuh) di Desa Bangun Rejo, Tenggarong Seberang, yang bekerja sama dengan PT Dj Botanical Indonesia sebagai mitra ekspor. Bahan baku diperoleh dari petani kratom di wilayah Kota Bangun.
“Kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa seperti Muhuran, Sebelimbingan, dan Genting Tanah sejak 2023. Hilirisasi kratom sudah mulai dilakukan melalui PT Dj Botanical,” kata Rudianto.
Tanaman kratom sendiri merupakan tumbuhan endemik Asia Tenggara yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sejak lama dimanfaatkan secara tradisional sebagai tanaman herbal. Potensinya kini merambah ke industri farmasi, makanan, dan minuman.
Meski menjanjikan secara ekonomi, ekspor kratom masih menghadapi tantangan regulasi. Pemerintah melarang ekspor kratom dalam bentuk remahan kasar dan hanya memperbolehkan bentuk serbuk di bawah ukuran 30 mikron.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga turut berperan dalam pengembangan kratom, dengan melakukan riset komprehensif untuk mengkaji manfaat, risiko, dan kandungan tanaman tersebut.
Menurut Bupati Aulia, keberhasilan pengembangan kratom di Kukar sangat bergantung pada kejelasan kebijakan dan payung hukum yang melindungi semua pihak, baik petani, pemerintah, hingga pelaku industri.
“Pemerintah harus menetapkan standar baku mulai dari budidaya hingga produk siap ekspor. Kita juga harus menyiapkan laboratorium dan fasilitas riset agar kratom bisa dikembangkan secara ilmiah dan berkelanjutan,” tegasnya.(adv)
Bupati Kukar Dorong Pengembangan Kratom untuk Dongkrak Ekonomi Daerah
