SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Komunitas Sadar Politik menggelar Diskusi Publik bertajuk “Dampak Pemangkasan Dana TKD: Kaltim Dapat Apa?” di Ruang Pikir Coffee, Samarinda, Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini bertujuan membedah dampak kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) terhadap keberlanjutan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Diskusi tersebut menghadirkan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (FEB Unmul), Purwadi Purwoharsojo, serta Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum Unmul 2024, Hiththan Hersya Putra, sebagai narasumber. Acara ini diikuti oleh mahasiswa, organisasi internal dan eksternal kampus, serta jurnalis.
Dalam pemaparannya, Purwadi Purwoharsojo menilai pemangkasan dana TKD memberikan dampak besar bagi daerah, khususnya Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Ia mempertanyakan kebijakan Menteri Keuangan yang memangkas anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara.
Menurut Purwadi, penurunan TKD berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuat APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan. Ia menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang tetap menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran besar, namun justru memangkas dana TKD.
“Dana Bagi Hasil (DBH) adalah hak daerah. Sumber daya alam di Kaltim terus dieksploitasi, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Namun daerah justru menerima dampak pemangkasan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wapres BEM FH Unmul 2024, Hiththan Hersya Putra, menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, khususnya di sektor pendidikan. Ia menilai penurunan APBD Kaltim berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan mahasiswa, terutama di tengah menurunnya pendapatan orang tua.
Hiththan juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran daerah dapat berdampak pada program beasiswa pendidikan yang selama ini menjadi penopang mahasiswa di Kaltim.
“Kami berharap penurunan APBD tidak mengurangi jumlah penerima manfaat beasiswa pendidikan yang saat ini sedang berjalan,” ujarnya.
Diskusi publik ini diselenggarakan sebagai ruang edukasi dan informasi bagi masyarakat Kalimantan Timur terkait dampak kebijakan pengurangan dana TKD oleh pemerintah pusat. Melalui forum ini, masyarakat diharapkan dapat memahami situasi secara utuh dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar, khususnya terkait program prioritas Pemprov Kaltim pada tahun anggaran 2026 mendatang.(sb-01)
Diskusi Publik Komunitas Sadar Politik, Bahas Dampak Pemangkasan Dana TKD bagi Kaltim
