BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Tekanan fiskal yang diperkirakan membayangi Pemerintah Kota Balikpapan tidak menggeser komitmen legislatif terhadap sektor kesehatan. Meski Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat diprediksi dipangkas hingga 70 persen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Walaupun dana transfer daerah dipotong sampai 70 persen, perhatian pada sektor kesehatan tidak kami kurangi,” ujar Yono, Rabu (18/2/2026).
Menurut Yono, sejumlah program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap dipertahankan. Salah satunya adalah layanan BPJS gratis bagi warga kurang mampu.
Program ini dinilai menjadi bantalan sosial penting di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan adanya jaminan kesehatan, masyarakat kecil tetap dapat mengakses layanan medis tanpa terbebani biaya.
Selain itu, DPRD juga mendorong pembangunan puskesmas baru guna memperluas jangkauan layanan kesehatan primer. Fasilitas ini diharapkan mampu memperpendek jarak tempuh warga, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah pinggiran kota.
Perhatian khusus diberikan pada percepatan pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur (RSBT). Kawasan Balikpapan Timur selama ini dikenal sebagai wilayah dengan jarak terjauh dari pusat layanan kesehatan rujukan di pusat kota.
Kondisi tersebut membuat warga harus menempuh perjalanan cukup panjang untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Dalam situasi darurat, keterlambatan akses berpotensi meningkatkan risiko keselamatan pasien.
Karena itu, DPRD mendorong agar proyek rumah sakit tersebut tidak mengalami penundaan meskipun kondisi fiskal sedang tertekan.
“Rumah sakit di Balikpapan Timur harus tetap dijalankan. Wilayah ini butuh fasilitas yang memadai,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Yono memproyeksikan, jika pembangunan dapat dimulai tahun ini, RS Balikpapan Timur berpotensi rampung dalam waktu empat hingga lima tahun. Ia berharap proses peletakan batu pertama (groundbreaking) bisa segera dilakukan agar proyek tidak terhambat perubahan kebijakan anggaran di kemudian hari.
Menurutnya, pembangunan rumah sakit bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Balikpapan.
Dengan penguatan layanan puskesmas serta keberlanjutan program BPJS gratis, DPRD optimistis Kota Balikpapan mampu melewati tekanan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan.
“Tujuan kami jelas, setiap warga Balikpapan berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa terkecuali,” pungkas Yono.(sb-02)
DPRD Balikpapan Prioritaskan Sektor Kesehatan di Tengah Tekanan Fiskal, RS Balikpapan Timur Tetap Berjalan
