BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com — Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Forum tersebut digelar di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (26/2/2026), sebagai bagian dari proses penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam forum itu, Taufik menegaskan perlunya sinergi antara DPRD dan pemerintah kota agar prioritas pembangunan dapat dirumuskan secara komprehensif.
Ia menjelaskan, setiap anggota dewan bekerja sesuai tugas komisi masing-masing. Karena itu, dukungan eksekutif dinilai penting untuk memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Seluruh anggota DPRD bekerja di komisi masing-masing. Karena itu, kami berharap Wali Kota juga bisa membantu kami, bukan dalam konteks waktu tertentu, tetapi melihat kondisi saat ini,” ujarnya.
Taufik juga mengungkapkan adanya potensi kebocoran PAD yang perlu segera dibenahi. Berdasarkan hasil kolaborasi dengan mitra kerja, masih ditemukan celah dalam pengawasan pendapatan daerah.
Menurutnya, pengawasan yang belum maksimal menyebabkan sejumlah potensi penerimaan daerah tidak tertangani dengan baik.
“Masih banyak kebocoran di masyarakat, mungkin karena proses pengawasannya belum maksimal. Ini menjadi catatan penting bagi kami di komisi,” katanya.
Selain pengawasan, Taufik meminta pembenahan di organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam implementasi sejumlah peraturan daerah (perda).
Ia menyoroti perda pajak makanan dan hiburan serta perda parkir yang dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, sektor restoran dan parkir memiliki potensi signifikan dalam mendongkrak PAD jika dikelola secara maksimal.
“Bukan hanya dari perda pajak makanan dan hiburan, tetapi juga perda lain seperti parkir yang belum maksimal penerapannya. Untuk potensi-potensi kecil yang bisa masuk sebagai PAD, insyaallah akan kami kejar,” ujarnya.
Dalam konteks RKPD 2027, Taufik juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Ia berharap pembangunan tidak hanya terfokus di kawasan MT Haryono, tetapi juga menjangkau wilayah lain yang memiliki potensi, termasuk di Balikpapan Barat.
Taufik mencontohkan kawasan di belakang SMA 8 hingga Bendali yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk penyelesaian. Kawasan tersebut dinilai berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan PAD.
“Anggaran besar sudah banyak dihabiskan di berbagai tempat. Kami berharap kebutuhan yang lebih kecil namun berdampak ini juga bisa diperhatikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung pengembangan kawasan mangrove yang telah lama menjadi perhatian, namun belum menunjukkan terobosan signifikan.
Menurutnya, optimalisasi kawasan tersebut dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat sektor pariwisata daerah.
Taufik menegaskan, seluruh masukan yang disampaikannya dalam forum tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui DPRD dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD 2027.(sb-02)
Taufik Qul Rahman Soroti Pemerataan Pembangunan dan Kebocoran PAD dalam RKPD 2027
