BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyelaraskan arah pembangunan tahun 2027 melalui forum Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan (Pramusrenbang). Forum ini digelar untuk memastikan seluruh program yang dirancang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaras dengan prioritas pembangunan kota.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Balikpapan, Murni, menjelaskan bahwa pramusrenbang kembali dilaksanakan setelah sempat tidak digelar pada tahun sebelumnya.
“Pramusrenbang tahun ini dilakukan untuk menyelaraskan seluruh program dan kegiatan OPD untuk tahun 2027, sehingga ada keterkaitan antara satu OPD dengan OPD lainnya,” ujar Murni di Balai Kota Balikpapan, Kamis (5/3/2026).
Dalam forum tersebut, seluruh OPD diminta lebih selektif dalam menyusun program kerja. Hal ini disebabkan kemampuan fiskal daerah yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang diajukan.
Murni mengungkapkan, total kebutuhan anggaran yang diusulkan OPD melalui Sistem Perencanaan Informasi Daerah (SPID) mencapai sekitar Rp5,9 triliun. Sementara kemampuan fiskal Kota Balikpapan diperkirakan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Artinya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian atau pemangkasan rencana program hingga hampir Rp3 triliun.
“Jika dananya terbatas, maka OPD wajib mengatur ulang programnya. Program yang memiliki dampak paling besar bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” jelasnya.
Menurut Murni, anggaran pembangunan juga harus diarahkan untuk mendukung sembilan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satu isu yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah penanganan banjir. Masalah ini dianggap memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Banjir menjadi perhatian karena dampaknya besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur,” katanya.
Selain penanganan banjir, Pemkot Balikpapan juga tetap mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Beberapa program yang menjadi perhatian antara lain penataan kawasan perkotaan serta penyediaan ruang yang lebih nyaman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penataan trotoar juga menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan kota.
“Penataan trotoar bukan hanya memperindah wajah kota, tetapi juga memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki,” ujarnya.
Murni memperkirakan kemampuan fiskal Kota Balikpapan pada 2027 tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi keuangan yang juga dialami pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Meski demikian, dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), seluruh usulan program OPD tetap diakomodasi terlebih dahulu.
Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi apabila terdapat perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau tambahan sumber anggaran.
“Dalam RKPD semua usulan masih diakomodasi, siapa tahu nanti ada kebijakan pusat yang berubah atau ada tambahan anggaran,” pungkasnya.(Adv Diskominfo Balikpapan)
Pemkot Balikpapan Sinkronkan Program Pembangunan 2027, OPD Diminta Fokus pada Kegiatan Berdampak Besar
