Abdul Giaz Ajak Kaltim Bangun Platform Transportasi Digital Lokal untuk Kedaulatan Ekonomi

SAMARINDA,suarabalikpapan.com – Di tengah dominasi perusahaan besar dalam industri transportasi daring, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Abdul Giaz, mengusulkan pendekatan inovatif: membangun platform transportasi digital berbasis lokal. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memberdayakan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi dan digital daerah.
Menurut Giaz, digitalisasi di sektor transportasi tidak seharusnya hanya dinikmati oleh segelintir korporasi nasional atau asing. Ia menekankan pentingnya sistem yang dirancang dan dikelola oleh warga daerah sendiri agar manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.
“Kita punya sumber daya, tenaga kerja, dan kebutuhan. Kenapa tidak kita buat sistem sendiri yang memberikan nilai ekonomi langsung ke masyarakat lokal?” ujar Giaz dengan tegas.
Gagasan yang diusung Giaz mencakup skema kepemilikan kolektif, di mana masyarakat dapat berperan sebagai pemegang saham, pengelola operasional, hingga pengembang teknologi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna atau pekerja, tetapi juga bagian dari ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Giaz, inilah bentuk nyata kedaulatan digital daerah. Ia menilai bahwa kontrol atas teknologi dan sistem digital harus berada di tangan rakyat agar keuntungan dari transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh pihak luar.
“Kalau semua dikuasai korporasi besar, kita hanya jadi pengguna. Tapi kalau punya sistem sendiri, kita jadi penggeraknya,” tambahnya.
Salah satu keunggulan utama dari platform lokal adalah kemampuannya untuk menyesuaikan kebijakan dan fitur layanan berdasarkan kebutuhan daerah. Sistem seperti ini, menurut Giaz, tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan skala nasional yang kurang memahami konteks lokal.
Ia pun optimis bahwa dengan dukungan regulasi pemerintah daerah, partisipasi publik, dan kolaborasi dengan komunitas teknologi, Kalimantan Timur dapat menjadi pionir dalam pembangunan transportasi digital yang adil dan berkelanjutan.
“Saatnya kita bicara soal kepemilikan dan manfaat. Digitalisasi harus jadi alat distribusi kesejahteraan, bukan sekadar ladang bisnis untuk segelintir orang,” tutup Giaz.(adv)