BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com–Sejumlah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cinta Balikpapan (AMCB) menanggapi persoalan mosi tidak percaya yang dilayangkan 4 Fraksi DPRD Balikpapan diantaranya Fraksi Partai Nasdem, Demokrat, PDI Perjuangan dan Gerindra terhadap Ketua DPRD Balikpapan. Ketua LBH LMP Mada Kaltim, Ahmad Rifa’i mengatakan, persoalan mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 4 Fraksi di DPRD Balikpapan merupakan sebuah langkah politik yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang 1945 Pasal 20A ayat (2) DPRD mempunyai hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
“Jika merujuk pada UU 1945 Pasal 20A ayat (2) mosi tidak percaya bisa juga di kategorikan sebagai hak menyampaikan pendapat. Jika merujuk pada kamus besar menyatakan pendapatnya ini sebenarnya dilakukan oleh anggota dewan yang ditujukan kepada pemerintah, bukan kepada Ketua DPRD. Sampai saat ini belum ada aturan yang jelas terkait hal itu,”ungkap Rifa’i kepada awak media, Kamis (23/02/2022) sore.
Ketidakpuasan maupun sebuah pendapat yang berbeda, menurut Rifa’i, seharusnya menggunakan elemen atau media yang ada, yang sudah diatur oleh undang-undang. Bukan menciptakan sebuah gerakan dengan membuat mosi tidak percaya yang justru masyarakat bisa menilai ada agenda kepentingan politik tertentu. “Kami mewakili sejumlah elemen masyarakat justru menduga bahwa bisa saja ada agenda-agenda kepentingan politik tertentu di dalamnya. Karena dari bahasa yang disampaikan melalui media dan secara tertulis hanya berdasarkan sebuah penilaian subjektif, bahwa ada arogansi yang dilakukan oleh Ketua DPRD. Arogansi yang menurut kami sangat subjektif, dalam hal ini tidak mewakili kepentingan masyarakat Balikpapan,”akunya.
Rifa’i meminta, Fraksi-Fraksi lebih baik mengurusi kepentingan masyarakat Balikpapan. Seperti mengurai kemacetan di Balikpapan, penuntasan penyebab banjir dan memiliki planning agar Kota Balikpapan bisa menjadi lebih baik kedepannya. Bukan sebaliknya, melakukan tindakan-tindakan yang justru bisa dinilai memiliki kepentingan politik tertentu. Rifa’i juga menegaskan, jika persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan di internal dewan, pihaknya dari AMCB akan mengambil sikap untuk melakukan aksi damai. “Sikap dalam bentuk aksi damai ini akan dilakukan untuk menunjukkan bahwa masyarakat Balikpapan masih cinta terhadap wakil rakyatnya. Kami tidak mau wakil rakyat kami melakukan manuver yang justru tidak memihak pada kepentingan masyarakat Balikpapan,” ungkapnya.
Rifa’i menegaskan, jika dalam waktu dekat persoalan tersebut tak kunjung selesai dan tidak menunjukkan sebuah kinerja bahwa wakil rakyat untuk rakyat, maka pihaknya sebagai rakyat Kota Balikpapan yang tergabung dalam AMCB akan turun ke jalan. “Kami AMCB akan turun ke jalan bersama elemen masyarakat lainnya dengan undangan terbuka, akan bersikap kepada wakil rakyatnya. Untuk memberi sebuah imbauan kepada mereka, bekerjalah untuk rakyat, jangan diselingi dengan agenda-agenda tertentu yang justru akan merugikan rakyat Balikpapan,” tegasnya.
Sementara LBH Gepak Kuning, Kahar Juli mengatakan, persoalan yang terjadi di internal lembaga wakil rakyat itu sebenarnya tidak perlu disebarluaskan. Karena hanya persoalan mosi tidak percaya. “Jangan sampai persoalan itu dijadikan sebagai wadah mencari suara di luar. Pada hal persoalan itu dapat diselesaikan bersama, kalau persoalan internal kan bisa diselesaikan secara internal,” ujarnya.
Menurut Kahar, yang keluar itu cukuplah kinerjanya saja, apalagi saat ini dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) pertumbuhan penduduk mulai bertambah dan kemacetan sudah terjadi dimana-dimana. Kata dia, jangan sampai di internal dewan tidak kompak lagi. Apalagi dengan masa jabatan yang kurang setahun lagi, jangan sampai mencari suara di luar tapi di dalam digembosin. “Mosi tidak percaya tidak ada dampaknya terhadap politik apapun, tapi hanya akan menyebabkan di internal dewan menjadi tidak baik,” pungkasnya.(sb-02)
