BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021, di Auditorium Lantai 2 Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltim, di Samarinda, Rabu (25/5/2022)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK perwakilan Kaltim, atas LKPD Tahun Anggaran 2021 ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud. Opini WTP ini adalah kesembilan kalinya yang diperoleh Balikpapan dari BPK Perwakilan Provinsi Kaltim.
Dalam kesempatan tersebut Wali Kota Rahmad Mas’ud juga didampingi Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin, Inspektur Inspektorat Tirta Dewi Kepala Dinas PU AM Yusri, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purnomo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Andi Sri Juliarti serta Plt Kepala BPKAD Pujiono.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dalam sambutanya mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Kaltim atas diselenggaranyakannya kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
“Ditetapkannya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) kedepannya, secara otomatis menjadikan Balikpapan sebagai beranda ibu kota, mengingat secara geografis Balikpapan berbatasan langsung dengan Kabupaten PPU, serta menjadi pintu gerbang utama wilayah Kaltim. untuk itu Balikpapan perlu mempersiapkan diri, sehingga kelak siap dalam menghadapi tantangan, dan juga memanfaatkan peluang guna peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” kata Abdulloh.
Untuk menyiapkan Kota Balikpapan sebagai beranda IKN, serta menjalankan program pemerintah pusat dan tak lupa untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, tentunya DPRD Kota Nalikpapan bersama-sama dengan Pemkot Balikpapan perlu berpikir keras menyusun perencanaan dan kebijakan anggaran setiap tahunnya.
“Saya yakin dan percaya, bahwasanya seluruh pemerintah daerah provinsi Kaltim beserta DPRD kabupaten/kota,termasuk Kota Balikpapan, dalam menyusun perencanaanya, selalu mengedepankan azas kehati-hatian yang tinggi, merujuk pada berbagai peraturan yang menjadi payung hukum diatasnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek outcome yang semata-mata demi kepentingan masyarakat luas dalam menyusun kebijakan umum anggaran serta prioritas program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang ada, tentunya tidaklah mudah, terutama dimasa pandemi covid yang sama-sama kita alami dalam kurun waktu dua tahun terakhir,” jelasnya.
Kedepan Abdulloh berharap tidak ada lagi temuan-temuan yang bersifat material, terutama temuan yang terjadi berulang-ulang tiap tahun, dikarenakan solve problem yang belum menyentuh hingga ke akar masalah, sehingga pelaksanaan keuangan daerah kedepannya tidak hanya akuntabel, namun sudah sampai tahap pengembangan inovasi.(sb-02)
