DPRD Kaltim

Bangun Silaturahmi dan Komunikasi, Ketua DPRD Bertemu Pj Gubernur Kaltim, Kepala Daerah dan Forkopimda

61
×

Bangun Silaturahmi dan Komunikasi, Ketua DPRD Bertemu Pj Gubernur Kaltim, Kepala Daerah dan Forkopimda

Share this article
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat menghadiri undangan silaturahmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Forkopimda, OPD Pemprov Kaltim, dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim, di Hotel Platinum, Rabu (15/11/2023) malam.

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turut menghadiri undangan silaturahmi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik bersama Forkopimda, OPD Pemprov Kaltim, dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim, di Hotel Platinum, Rabu (15/11/2023) malam.

Silaturahmi tersebut disampaikan Hamas, sapaan akrabnya, sebagai upaya membangun komunikasi sekaligus koordinasi Pj Gubernur Kaltim dengan Forkopimda dan Kabupaten/Kota se Kaltim.
“Tujuannya untuk membahas isu-isu strategis dan persoalan di daerah dan pertemuan seperti ini harus sering-sering dilakukan,” ujarnya.
Ia pun menyambut baik upaya Pemprov Kaltim menyatukan persepsi dalam menangani persoalan yang perlu penanganan segera.
“Ini langkah positif dari Pak Pj Gubernur dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah. Apalagi memasuki tahun politik seperti sekarang ini. Keamanan dan kelancaran porses pemilu itu harus terjamin,” sebut Hamas.
Selain itu, dari hasil pertemuan tersebut, Politisi Golkar ini memastikan, bahwa bupati/wali kota se Kaltim akan melakukan pertemuan rutin minimal sekali dalam tiga bulan. Sementara, pertemuan Forkopimda akan dilaksanakan setiap bulan.
“Sudah disepakati dengan Pj Gubernur, paling tidak sekali tiga bulan kita akan rapat koordinasi untuk menyinkronkan program pusat dengan kewenangan di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Karena pemerintah daerah adalah eksekutor kewenagan pusat di daerah,” terang Hamas.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan, dengan melakukan pertemuan seluruh Kepala Daerah se-Kaltim, dirinya mampu mengetahui persoalan-persoalan di daerah.
“Setidaknya bisa terlihat, dimana masih ada miskomunikasi dan misregulasi agar segara dapat ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sebab itu sebut dia, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus sering-sering berkomunikasi dan bertemu untuk menyinkronkan agar kewenangan bisa dilakukan lebih tepat sasaran.
“Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang harus menjadi kewenangan kabupaten dan kota,” ucapnya.(adv/sb-01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *