Provinsi Kaltim

Bentuk DPK, Mahulu Siap Revisi Perda Kelembagaan

49
×

Bentuk DPK, Mahulu Siap Revisi Perda Kelembagaan

Share this article
Pemkab Mahulu siap revisi Perda Kelembagan untuk membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Mahulu

SAMARINDA,suarabalikpapan.com–Pemerintah Kabupaten Mahakam Hulu  memperhatikan saran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim serta Perpustakaan Nasional (Perpunas) agar di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini berdiri Dinas Perpustakaan. Respon positif Pemkab Mahulu ini disampaikan Drg Agustinus Teguh Santoso, M.Adm .,Kes – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Mahakam Hulu ketika menerima kunjungan Kadis DPK Kaltim M Syafranuddin dan Budi Kusumawardani – Pustakawan Ahli Madya Perpusnas RI yang secara khusus saat melakukan evaluasi kelembagaan Perpustakaan di Mahulu. Syafranuddin menerangkan DPK Kaltim yang ia pimpin sudah memprogramkan untuk peningkatan SDM di Mahulu melalui kegiatan peningkatan gemar membaca serta memberikan layanan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan.

“Pemerataan pembangunan keperpustakaan, dilakukan DPK Kaltim sesuai visi dan misi pertama Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi, karenanya diupayakan jangkauan layanan hingga desa terpencil di Mahakam Hulu agar kualitas warga Kaltim terus meningkat,”ujarnya.
Iapun menambahkan, dukungan DPK dan Perpusnas lebih banyak jika kelembagaan terkait perpustakaan di Mahulu bisa ditingkatkan. Jika saat ini, ungkap pria yang akrab disapa Ivan ini, layanan keperpustakaan berada di bawah Bagian Kesra Setda Mahulu, diharapkan kedepan bisa berada di bawah OPD seperti Dinas Pendidikan atau menjadi dinas tersendiri.
Sementara Budi Kusumawardani menyebutkan Perpusnas, jika kelembagaan perpustakaan bisa ditingkatkan dukungan Perpusnas lebih besar diantaranya untuk gedung sebesar Rp10 miliar.
“Perpusnas berharap kualitas SDM warga Mahulu meningkat dengan lebih banyak membaca buku dan meningkatkan daya saing. Jika saat ini urusan perpustakaan berada di Bagian Kesra, sifatnya keperpustakaanya menjadi khusus tidak umum,” bebernya.
Mendapat dukungan Kepala DPK Kaltim dan Perpusnas, Pemkab Mahulu berencana segera melakukan revisi Perda terkait kelembagaan. “Kami baru menyadari akan pentingnya keberadaan sebuah perpustakaan umum, selama ini kami terbentur dengan SDM dan keuangan namun apa yang disarankan DPK dan Perpusnas RI menjadi perhatian serius kami,” ujar Agustinus.(sb-02/adv/dpk-kaltim)  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *