BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono menyoroti Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Balikpapan 2023. Sebab LKPj tersebut tidak lagi melalui panita khusus (Pansus) tetapi hasil kesepakatan bersama kemudian diserahkan kepada fraksi-fraksi guna mendapat rekomendasi. Demikian diungkapkan Budiono kepada awak media, usai memimpin rapat paripurna di Gedung Parlemen Balikpapan, pada Rabu (24/4/2023).
Diakuinya, baru kali ini hasil LKPj 2023 diserahkan kepada fraksi-fraksi untuk membuat rekomendasi. Padahal sebelumnya dibentuk pansus LKPj. “Seharusnya hasil LKPj tersebut dibentuk pansus untuk melihat berapa capaian progress pembangunan berupa fisik maupun keuangan. Jadi hasil capaian lebih transparan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Balikpapan ini.
Untuk itu, Budiono menyoroti kinerja OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan terkait pembangunan fisik, baik di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) seperti normalisasi DAS Ampal untuk mengatasi banjir serta Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) untuk pembangunan sekolah yang tidak berbanding lurus dengan jumlah kelulusan maupun pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur.
Selain itu, Budiono juga meminta kepada OPD yang capaian realisasi fisik dan keuangannya rendah agar meningkatkan kinerja. “Kami minta seluruh OPD agar memperhatikan penyerapan anggaran sehingga prosentase realisasi Pembangunan fisik dan anggaran bisa lebih baik lagi sehingga Silpanya tidak begitu tinggi,”pintanya.(sb-03).
