by

Bupati Paser Lobi Pusat, Minta Dukungan APBN untuk Pembangunan Infrastruktur

TANA PASER,suarabalikpapan.com- Bupati Paser dr Fahmi Fadli melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Achmad Gobel dan Lembaga Kemitraan Pembangunan Nasional (LKPN), di Jakarta, pada Rabu (16/6/2021). Pertemuan kali ini, guna meminta dukungan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur. Sebab untuk pembangunan infrastruktur pada 10 kecamatan dan 139 desa di Kabupaten Paser tidak bisa mengandalkan pendanaan dari APBD.

“Kami harus berpikir keras mencari dukungan anggaran khususnya dana APBN yang masih mengendap di Pusat, agar Kabupaten Paser mampu menjadi kabupaten maju, adil dan sejahtera,” kata Bupati Fahmi Fadli, kepada awak media, Kamis (17/6/2021).

Untuk itu, pihaknya melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat guna meminta dukungan dana pembangunan infrastruktur sebab APBD Kabupaten Paser 2021 hanya berkisar di angka Rp 1,7 triliun. Menurutnya, anggaran itu tidak cukup untuk menangani pembangunan di Kabupaten Paser dalam rangka mengejar ketertinggalan. Ditambah lagi, Kabupaten Paser menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sehingga butuh dukungan dana untuk memaksimalkan program-program pembangunan.

Saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Achmad Gobel dan LKPN, kata Bupati Fahmi, dirinya menyampaikan, visi-misi dan program strategis pada tahun anggaran 2022 yang akan dilaksanakan pemerintahannya. “Dalam meningkatan infrastruktur, pembangunan SDM, dan penguatan ekonomi daerah, dimana untuk merealisasikannya sangat membutuhkan dukungan dana APBN,” ucapnya.

Lanjut Fahmi, isu strategis saat ini yang perlu mendapat dukungan anggaran, yaitu di bidang infrastruktur jalan penghubung dan jembatan antar desa. Karena, sebagian besar jalan di Paser masih dalam bentuk base atau tanah serta adanya kerusakan berat di jalan tersebut.

Untuk itu, ia meminta kepada pejabat pusat tersebut seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, DPR RI,  LKPN serta Gubernur Kaltim agar memberikan dukungan terhadap pembangunan di Kabupaten Paser dengan memasukkan program-program pembangunan strategis.  

“Untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa sendiri dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendes. Apalagi saat ini tekanan ekonomi yang dirasakan daerah sangat kuat akibat dampak pandemi Covid-19,” Jelasnya

Sebagai kabupaten yang menjadi jalur lintas provinsi wilayah selatan dan kabupaten terdekat penyangga IKN, menurutnya sudah selayaknya menjadi objek pembangunan dari Pemerintah Pusat. “Semoga kedatangan kami mendapatkan solusi dari Kemendes, DPR RI dan LKPN untuk dapat menuntaskan berbagai pembangunan strategis di Kabupaten Paser,” harapnya.(sb-06)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita terkini