DPRD Balikpapan

Dewan Segera Panggil KPU,  Minta Penjelasan Soal Anggota DPRD Terpilih Maju Pilkada 2024 Mundur dari Jabatannya

93
×

Dewan Segera Panggil KPU,  Minta Penjelasan Soal Anggota DPRD Terpilih Maju Pilkada 2024 Mundur dari Jabatannya

Share this article
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Laisa Hamisa

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2024 terkait uji materi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,  mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Laisa Hamisa.

Menurut Laisa, di dalam undang-undang itu, disebutkan bahwa anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024 yang telah dilantik apabila ingin maju sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatanya sebagai anggota legislative.

“Jadi bagi anggota DPRD Kota Balikpapan terpilih melalui hasil Pemilu 2024 yang ingin maju sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan harus mundur dari jabatanya,” ujar Laisa kepada awak media di ruang kerjanya, di Gedung Parlemen Balikpapan, pada Selasa (23/4/2024).

Laisa menjelaskan, MK menegaskan agar KPU menetapkan syarat caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah membuat surat pernyataan untuk bersedia mengundurkan diri sebagai anggota legislative setelah resmi dilantik sebagai kepala daerah.

Menurutnya, agar tidak terjadi polemik di kalangan masyarakat, ia meminta kepada KPU Kota Balikpapan agar memberikan penjelasan hasil rumusan kebijakan itu lewat Peraturan KPU.

“Sebab, syarat tersebut menyangkut otoritas KPU dalam mengatur persyaratan pencalonan sehingga dengan aturan itu maka caleg terpilih pada Pemilu 2024 tidak boleh mencalonkan diri untuk maju di Pilkada,” kata politisi PKS ini.

Agar Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal, kata Laisa, pihaknya akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU Kota Balikpapan untuk meminta penjelasan terkait PKPU serta jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan saat Pilkada Balikpapan.

Sebelumnya KPU menegaskan para calon anggota legislatif terpilih yang dilantik harus mundur jika menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

“Calon anggota DPRD terpilih yang dilantik wajib mengundurkan diri pada saat dicalonkan menjadi bapaslon (bakal pasangan calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Idham mengatakan hal itu sesuai dengan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 dan pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada Tahun 2016. Berikut bunyinya:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Sebagai informasi, Pilkada serentak bakal digelar pada 27 November 2024. Pilkada ini digelar setelah Pemilu 2024, di mana calon anggota legislatif terpilih sudah ditetapkan lewat rekapitulasi oleh KPU.

Para caleg terpilih itu akan dilantik pada Oktober 2024. Sementara, masa pendaftaran calon kepala daerah bakal dimulai pada Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan pada September 2024.(sb-03)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *