DPRD Balikpapan Dorong Pembebasan Lahan di Bantaran Sungai Ampal untuk Atasi Banjir

BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera merealisasikan pembebasan rumah warga di bantaran Sungai Ampal, khususnya di kawasan simpang lampu merah Jalan MT Haryono–Jalan Beller. Langkah tersebut dinilai krusial sebagai solusi konkret dalam penanganan banjir yang kerap melanda wilayah itu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, menegaskan bahwa pembebasan lahan menjadi kunci agar program pelebaran maupun normalisasi sungai dapat dilakukan secara maksimal.
“Untuk penanganan banjir yang lebih optimal, kami mendorong Pemkot melalui instansi terkait agar merencanakan pembebasan rumah-rumah warga di pinggiran sungai kawasan MT Haryono–Beller,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Anggaran Bukan Alasan Tunda Penanganan Banjir
Menurut Halili, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi penghambat upaya pengendalian banjir. Ia menekankan bahwa penanganan banjir harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan daerah.
Ia membandingkan dengan proyek pembangunan sektor lain yang tetap bisa direalisasikan. Karena itu, penanganan banjir dinilai layak mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai.
Halili optimistis, jika pelebaran Sungai Ampal terealisasi, dampaknya akan signifikan terhadap penurunan tinggi genangan air, terutama di kawasan usaha dan permukiman padat penduduk.
Salah satu titik yang kerap terdampak adalah area depan gerai kuliner di sekitar simpang tersebut. Ia memperkirakan, genangan yang sebelumnya bisa mencapai setinggi lutut berpotensi berkurang hingga setengahnya jika kapasitas sungai ditingkatkan.
“Kalau sungai dilebarkan, genangan air bisa jauh berkurang. Itu sudah sangat membantu aktivitas masyarakat,” jelasnya.
Selain di simpang MT Haryono–Beller, titik rawan banjir juga meluas hingga pertigaan Jalan Beje-Beje. Saat hujan deras, ketinggian air di kawasan tersebut cukup dalam dengan arus yang deras sehingga mengganggu mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
DPRD berharap, langkah pembebasan lahan dan normalisasi sungai dapat segera direncanakan secara matang agar penanganan banjir di Balikpapan tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan.(sb-02)