BALIKPAPAN,suarabalikpapan.com-DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023 antara Wali Kota dan DPRD Balikpapan di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, pada Kamis (18/8/2022).
Usai rapat, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, ini baru kesepakatan KUA PPAS dan skema pembangunan multiyears Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat. Setelah KUA PPAS selesai disepakati, masih ada tahapan lanjutan seperti nota penjelasan Wali Kota dan penyampaian. Namun ditahan sampai disini untuk pembahasan APBD 2023. “Tetapi akan dilanjutkan setelah pembahasan APBD perubahan 2022 selesai. Yang insya allah akan kami dimulai Selasa 23 Agustus,” ucap Abdulloh.
Ketika penetapan pembahasan APBD perubahan 2022 selesai, akan dilanjutkan kembali tahapan-tahapan APBD 2023. Mulai dari pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, pendapat akhir fraksi, sampai penetapan APBD dari RAPBD menjadi APBD 2023.
Sementara untuk skema pembangunan mutiyears, semula dilakukan pada tahun 2022 sampai 2024, namun dikarenakan administrasi belum siap maka skema pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat akan dilakukan mulai 2023 sampai APBD 2025. “Dimundurkannya skema pembangunan itu, saya tidak melihat sangketa dan lain-lain, tetapi kesepakatan anggaran tadi setelah administrasi persyaratan lelang terpenuhi. Karena administrasi bukan hanya satu hal, tetapi beberapa hal,” jelasnya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam sambutanya mengatakan, setelah melalui proses pembahasan KUA PPAS yang cukup panjang. Ia bersyukur KUA PPAS tahun 2023 dapat disepakati bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD Balikpapan.
“Secara garis besar ringkasannya satu pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,562 triliun, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,74 triliun dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah terdapat devisit anggaran sebesar Rp 141,497 miliar,” kata Rahmad.
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah, kata Rahmad, jumlah penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 170,97 miliar. Jumlah pengeluaran yang ditetapkan sebesar Rp 28,6 miliar, sehingga pembiayaan net sebesar Rp 141.497 miliar yang dimanfaatkan untuk menutupi devisit anggaran. “Dengan demikian sisa lebih pembiayaan daerah tahun berkenan adalah nihil atau berimbang,” akunya.(sb-02)
