DPRD Kaltim

DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kenaikan PAD di RPJMD 2025–2029

36
×

DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Pendidikan dan Kenaikan PAD di RPJMD 2025–2029

Share this article
DPRD Kaltim melalui Pansus RPJMD 2025–2029 menyoroti pentingnya pemerataan pendidikan dan peningkatan PAD melalui sektor unggulan seperti pariwisata dan industri kreatif.

SAMARINDA,suarabalikpapan.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD menekankan dua fokus utama dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yaitu pemerataan akses pendidikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Pansus RPJMD DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengungkapkan masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Salah satu contoh nyata terjadi di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yang hingga kini belum memiliki sekolah menengah atas (SMA).
“Ini persoalan serius. Pemerintah daerah harus segera hadir menyediakan fasilitas pendidikan yang merata, terutama di daerah yang selama ini tertinggal,” tegas Syarifatul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RPJMD, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, RPJMD Kaltim 2025–2029 harus menjadi instrumen perencanaan yang mendorong kebijakan pemerataan pendidikan, mulai dari peningkatan kualitas guru hingga pembangunan infrastruktur sekolah yang merata di seluruh wilayah provinsi.
Selain sektor pendidikan, Pansus juga memprioritaskan strategi peningkatan PAD untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Syarifatul menyebutkan bahwa optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti perkebunan, pariwisata, dan industri kreatif menjadi kunci untuk menopang pembiayaan pembangunan jangka panjang.
“Optimalisasi sektor unggulan ini sangat penting agar PAD bisa mendukung pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggota Pansus lainnya, Didik Agung Eko Wahono, turut menyoroti pentingnya penguatan aspek fiskal. Ia mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan daerah yang stagnan berisiko membuat Kaltim terus bergantung pada dana transfer pusat.
“Kita butuh langkah konkret agar fiskal daerah semakin kuat. Jangan sampai RPJMD ini hanya menjadi dokumen perencanaan tanpa realisasi yang jelas,” kata Didik.
Dengan komitmen kuat dari legislatif, diharapkan RPJMD Kaltim 2025–2029 benar-benar menjadi arah kebijakan yang berpihak pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.(adv)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *