SAMARINDA,suarabalikpapan.com – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti urgensi peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC) dan optimalisasi layanan kesehatan di daerah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Forum Komunikasi bersama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan yang berlangsung pada Selasa, (17/6/2025).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tren penurunan cakupan peserta UHC, khususnya di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Berau. Ia menilai penurunan ini dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional dan juga menekan anggaran daerah, terlebih jika terjadi pengurangan alokasi General Purpose Net (GPN) dari pemerintah pusat.
“DPRD Kaltim sangat serius dalam memantau isu ini. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan kesehatan tetap berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mampu,” tegas Darlis.
Sinergi Kebijakan BPJS dan Fasilitas Kesehatan Diperkuat
Selain persoalan anggaran, Darlis juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan. Ia mengungkapkan masih banyak keluhan masyarakat terkait keterbatasan fasilitas kesehatan, terbatasnya jenis obat, pelayanan rawat inap, dan kurangnya jumlah dokter di beberapa rumah sakit.
“Kami menerima banyak masukan dari masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang layak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Salah satu masalah yang juga dibahas dalam forum adalah kondisi pasien yang terpaksa datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak beroperasi di luar jam kerja. Hal ini menimbulkan penumpukan pasien di IGD, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan.
“Kita butuh kebijakan BPJS yang lebih fleksibel agar pelayanan kesehatan bisa diakses kapan saja, sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Darlis.
Forum ini menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan penyedia layanan kesehatan—untuk mencari solusi terhadap tantangan akses dan kualitas layanan. DPRD Kaltim menegaskan dukungannya terhadap upaya peningkatan cakupan UHC dan optimalisasi penggunaan anggaran kesehatan.
“Kami akan terus mendorong kolaborasi dan memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran,” tutup Darlis.
Dengan kerja sama yang solid, DPRD Kaltim optimistis bahwa target UHC di Kaltim bisa tercapai, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak, merata, dan berkelanjutan.(adv)
DPRD Kaltim Dorong Peningkatan Cakupan UHC dan Perbaikan Layanan Kesehatan di Daerah
